Dewan Pers

Dark/Light Mode

PBNU Minta Ada Penyempurnaan Permendikbud Tentang Kekerasan Seksual

Selasa, 16 Nopember 2021 10:07 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj . (Foto : NU.or.id)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj . (Foto : NU.or.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj ikut mengomentari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi yang menyita perhatian publik.

Dia mendorong perlu adanya penyempurnaan dalam peraturan tersebut. “Beberapa poin harus kita sempurnakan," ujar Kiai Said dilansir laman NU.or.id, Selasa (16/11) 

Kiai Said tidak menjelaskan lebih lanjut poin-poin mana saja yang perlu disempurnakan. Ia hanya menekankan salah satu poin bahwa rasa suka sama suka tidak dapat dijadikan alasan bagi hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan yang sah. Kiai Said menegaskan bahwa hal itu tetap tidak diperbolehkan.

Berita Terkait : GMNI Dukung Pemerintah Bikin Satgas Kekerasan Seksual Di Kampus

"Mau suka sama suka (tanpa perkawinan) tetap saja enggak boleh. Bukan hanya kekerasan dalam arti paksaan. Tapi suka sama suka pun (tanpa ikatan perkawinan yang saha) harus dilarang," tegas Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta Selatan itu.

Kiai Said mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat dirinya akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Nadiem. "Nanti Mendikbud akan menemui saya katanya," ujarnya.

Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 ini awalnya ditujukan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Namun, setelah Permendikbud tersebut diteken pada 31 Agustus 2021 lalu, muncul reaksi dari beberapa kelompok yang menolak.

Berita Terkait : BPBD Cilacap Puji Kesigapan Pertamina Padamkan Kebakaran

Poin penolakan di antaranya pada Pasal 5 Permendikbud No 30 Tahun 2021 yang dinilai memiliki makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan.

Selain penolakan, tidak sedikit pula yang mendukung Permendikbud tersebut, karena dinilai dapat memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Komisi Nasional (Komnas) Perempuan di antara yang mendukung.

Komnas Perempuan dalam keterangan persnya pada Jumat (29/10/2021) lalu menyatakan bahwa peraturan ini merupakan langkah maju untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan nyaman tanpa kekerasan seksual dalam bentuk apapun. [IPL]