Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Minta Pemerintah Netral Di Muktamar NU

Kiai Said Dijawab Istana

Sabtu, 13 November 2021 07:50 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj. (Foto: Istimewa)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Tak ada angin, tak ada hujan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meminta pemerintah netral di Muktamar NU yang akan digelar di Lampung, bulan depan. Entah apa dasarnya Said yang juga kembali mencalonkan diri sebagai ketum PBNU untuk ketiga kalinya itu, berkata demikian. Namun, pihak Istana memastikan tak ikut cawe-cawe.

Permintaan itu disampaikan Said Aqil saat melakukan silaturahmi antara PBNU dengan Transmedia, di Jakarta, Kamis (11/11).

Baca juga : DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun

“Harapan saya, Pak Jokowi, sebagai Kepala Negara, ya, dalam hal muktamar ini, netral,” kata Said Aqil.

Said Aqil mau Muktamar NU berjalan sesuai dengan gaya NU. Dia juga ingin agar ketua umum yang dipilih merupakan pilihan NU sendiri. “Biarkan NU punya gaya sendiri, punya hasil pemilihannya sendiri,” ujarnya.

Baca juga : Hore!! Pemerintah Korsel Kembali Buka Penempatan PMI

Menurutnya, kalau pemerintah ikut campur, maka akan merusak Muktamar NU. “Kalau kata orang, kan pemerintahan, kementerian, misalkan ikut campur dalam mobilisasi massa, itu akan rusak nanti, mobilisasi suara, akan rusak nanti,” ungkap dia.

Memangnya ada indikasi intervensi pemerintah? Jawaban Said Aqil santai. Belum berani gambling dan tegas. Ulama asal Cirebon itu hanya menyayangkan seandainya ada campur tangan pemerintah dalam pemilihan bos NU nantinya.

Baca juga : Komisi IX DPR Minta Pemerintah Antisipasi Agar Tak Ada Vaksin Covid Kedaluwarsa

“Kalau ada, kita sayangkan. Jangan sampai instansi pemerintah ikut campur dalam hal muktamar NU, kredibilitas dua-duanya rusak, NU-nya rusak, lembaga pemerintahan juga rusak. Malah menjatuhkan martabat muktamar,” tegas Said Aqil.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.