Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Kunker Ke Jabar, Legislator PKB Bicara Fiskal Di Daerah

Selasa, 14 Desember 2021 18:09 WIB
Wakil Ketua Banggar DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal saat memimpin rapat Banggar DPR di Aula Gedung Sate, Bandung, Selasa (14/12).
Wakil Ketua Banggar DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal saat memimpin rapat Banggar DPR di Aula Gedung Sate, Bandung, Selasa (14/12).

RM.id  Rakyat Merdeka - Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Jawa Barat.  

Kunker yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum ini memiliki nilai strategis bagi keberlanjutan pembangunan di Jawa Barat, terutama dalam pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pasca disahkannya UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah (HKPD). 

"Pertemuan ini harus mampu dimanfaatkan oleh seluruh kepala daerah untuk menyampaikan permasalahan fiskal yang dihadapi, sehingga keadilan fiskal bagi daerah bisa segera terwujud," ujar Wakil Ketua Banggar DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal saat memimpin rapat Banggar DPR di Aula Gedung Sate, Bandung, Selasa (14/12). 

Baca juga : Kunker Ke Chiang Rai, Dubes Rachmat Perkuat Kerja Sama RI Dan Thailand

Politisi PKB ini mengungkapkan, bahwa Krisis multidimensi yang disebabkan oleh Covid-19, mengharuskan kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah perlu diperkuat. 

Kebijakan fiskal yang sudah di desain oleh Pemerintah Pusat, harus bisa diimplementasikan di daerah. Jawa Barat sebagai daerah dengan jumlah penduduk paling besar di Indonesia, memiliki peran penting untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. 

“Jangan sampai Kabupaten/Kota di Jawa Barat tidak bisa memanfaatkan keberadaan TKDD, sehingga alokasi dana yang dialokasikan Pemerintah pusat tersebut tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” kata Cucun. 

Baca juga : Agar Rumah Terawat, Lengkapi Peralatannya Dengan Barang Berkualitas

Oleh sebab itu, Ia berharap Bupati/Walikota harus tetap up date dengan perubahan kebijakan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, agar pengajuan TKDD sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tata kelola yang baik. 

Sekali lagi, Ia menekankan sinergi Kepala Daerah di Jawa Barat dengan  seluruh stake holder yang ada baik pada tingkat eksekutif  maupun legislatif yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat perlu terus ditingkatkan. 

"Kami disumpah untuk selalu komitmen dan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan", tutup Cucun. [MFA]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.