Berantas Mafia Pupuk Bersubsidi

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti aksi sindikat mafia pupuk bersubsidi yang menyengsarakan masyarakat tani.

Dia mendesak Pemerintah dan Kepolisian segera menumpas tuntas para mafia pupuk subsidi.

“Setiap saya kunjungan ke daerah, masalah pupuk subsidi adalah persoalan yang dikeluhkan petani. Ini menjadi masalah klasik yang sampai sekarang belum terselesaikan,” ujar Puan melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Baca juga : Akademisi IPB Puji Pemerintah Kawal Ketat Program Pupuk Subsidi

Ketua DPP PDIP ini menguraikan, persoalan pupuk subsidi yang selalu dikeluhkan petani kepadanya, mulai dari persediaannya yang langka, hingga harga yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Karenanya, dia geram dengan praktik mafia pupuk bersubsidi yang membuat resah petani.

“Praktik mafia pupuk, telah menyengsarakan petani kecil di lapangan. Praktik ini mengakibatkan mereka sulit mencari pupuk bersubsidi, kalaupun bisa mendapat, pasti harganya di atas HET. Ini merampas hak petani kecil yang merupakan pahlawan pangan bangsa,” tegas Puan.

Lebih lanjut, Puan menyesalkan, persoalan pupuk subsidi yang menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Menurut dia, kelangkaan pupuk subsidi disebabkan praktik penyelewengan yang dilakukan sindikat mafia secara terstruktur.

Baca juga : Genjot Kerja Sama Perdagangan, Mentan Australia Kunjungi Indonesia

Para mafia, lanjut dia, melakukan penyelewengan pupuk subsidi mulai dari perencanaan, seperti penyusunan alokasi dan penentuan distributor. Kemudian, dari sisi distribusi hingga penyaluran ke tangan petani.

Mantan Menko PMK itu pun menyoroti temuan Ombudsman mengenai manipulasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani.

Puan menyebut, manipulasi data ini yang akhirnya membuat pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.

Baca juga : Dubes Jerman Ina Lepel Saksikan Penyerahan Bantuan Covid-19 Untuk Indonesia

“Perlu audit total penyaluran pupuk bersubsidi yang sudah disusupi praktik mafia. Jangan lagi ada data warga yang sudah meninggal atau mereka yang tidak berhak, masuk dalam RDKK,” cetusnya.

Sebelumnya, Ombudsman melaporkan, 369.688 warga yang meninggal dunia masuk data awal RDKK tahun 2021. Selain itu, ada juga temuan warga yang masih remaja masuk ke dalam RDKK.

“Temuan ini menjadi indikasi bahwa validasi data tidak dilakukan dengan ketat. Data yang tidak akurat membuat alokasi pupuk tidak tepat sasaran, dan petani yang berhak tidak bisa mendapat hak atas pupuk bersubsidi,” tandasnya. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.