Dark/Light Mode

Tidak Realistis Tolak Transformasi Digital

Bamsoet: Ambil Manfaat Dari Alih Produk Teknologi Global

Selasa, 8 Februari 2022 07:45 WIB
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. (Foto: Dok. MPR)
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. (Foto: Dok. MPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menegaskan pentingnya prinsip koeksistensi (hidup berdampingan) antara media dengan kemajuan digital. Tranformasi digital bukan untuk dilawan, tapi diambil manfaatnya.

Bambang Soesatyo juga menganjurkan penerapan konsep hak pengelola media dan hak cipta jurnalistik (publisher rights). Penerapan prinsip tersebut untuk melindungi kepentingan pers nasional menghadapi dominasi platform global, seperti Google, Facebook, YouTube, Twitter, Alibaba dan sebagainya.

Baca juga : Mendagri Punya Tugas Berat Percepat Transformasi Digital Nasional

Selain itu, koeksistensi dan publisher rights juga unsur penting membangun kedaulatan nasional di bidang digital. Media massa nasional, lanjutnya, harus bisa menjalin hubungan bermanfaat dengan platform global tersebut.

“Memutuskan hubungan dengan platform digital global, atau menolak transformasi digital, merupakan sikap yang tidak realistis,” ujar Bamsoet-sapaan Bambang Soesatyo, saat menjadi pembicara utama Konvensi Nasional Media Massa, rangkaian Peringatan Hari Pers Nasional 2022, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Baca juga : Top, Mandiri Kantongi Laba Rp 28,03 Triliun

Bamsoet menguraikan, dengan jumlah penduduk lebih dari 272,2 juta jiwa dan tingkat penetrasi internet sebesar 76,8 persen, Indonesia menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia.

Berbagai pihak bisa menyalahgunakan kemampuan rekayasa algoritma dan analisis big data untuk merekam perilaku digital hingga menganalisis preferensi dan pandangan politik masyarakat.

Baca juga : Perkuat Transformasi Digital, Pertamina Lubricants Gandeng Google Cloud Indonesia

Dalam beberapa aspek, lanjutnya, tindakan itu dapat dimanfaatkan sebagai operasi intelijen untuk merongrong kedaulatan negara.

“Karenanya, penting bagi negara untuk mendomestikasi berbagai platform digital global, serta melakukan penataan atas kedudukan dan operasi mereka di Indonesia,” tegas mantan Ketua Komisi Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan DPR ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.