Dark/Light Mode

Usir Dirut BUMN

Anggota DPR Jangan Belagu

Selasa, 15 Februari 2022 08:50 WIB
Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi (Foto: Dok. DPR)
Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi (Foto: Dok. DPR)

 Sebelumnya 
Silmy tak mau debat lagi. Dia memilih mengikuti saja omongan Bambang. "Kalau memang harus keluar, ya kita keluar," jawabnya.

Mendengar itu, Bambang malah semakin naik pitam. "Anda merasa hebat. Anda sudah jawab, Anda ingin keluar. Silakan keluar," ucapnya, lantang.

Melihat situasi panas, Anggota Komisi VII DPR, Adian Napitupulu turun tangan. Dia menyarankan agar digelar rapat lain dengan mengundang semua pihak agar seluruh permasalahan impor industri baja dapat diinvestigasi, tidak hanya sepihak, tapi dari sisi regulator juga.

Baca juga : Atasi Bosan, Wanita Dandan Ala Bungkus Makanan

"Rapat ini belum komplet. Kalau rapat ini mau tertutup, panggil pihak-pihak yang lain. Misal Kemenkeu. Kenapa banyak baja impor yang masuk? Apa yang didapat dari pajak impor? Karena semua saling terkait. Kita tidak bisa sepihak menyalahkan mereka yang jadi trader. Regulator harus dikumpulkan," usul politisi PDIP ini.

Mendengar ini, Bambang melunak. Pengusiran terhadap Silmy pun batal.

Pantaskah Anggota DPR ngusir-ngusir mitra kerja saat rapat? Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah geleng-geleng kepala dengan peristiwa itu. Dia melihat, saat ini anggota DPR sering menjadi pemarah, intimidatif, bahkan mengusir mitra kerjanya dari pembahasan materi rapat. Sebelum Silmy, DPR juga sudah beberapa kali mengusir mitra kerja yang diundang rapat ke Senayan.

Baca juga : Bos NU Ngomongin Cinta Dengan Luhut

"Seperti tidak memahami fungsi kerja dan wewenang parlemen. Tentu memprihatinkan jika kualitas parlemen hanya keras suara, tetapi minim substansi," ujar Dedi, saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.

Menurutnya, arogansi semacam ini harus dikritik. Tujuannya, agar anggota DPR sadar bahwa eksistensinya untuk menciptakan solusi dari semua persoalan negara. Sebab, baik buruknya tata kelola pemerintah tergantung pada kualitas pengawasan hingga produk legislasi yang dihasilkan DPR.

Agar DPR tidak lagi belagu, dia mengusulkan, hak imunitas Dewan ditiadakan. Dengan begitu, sikap dan kinerja DPR lebih terarah serta terkendali. Tidak berbicara seenaknya dan kasar saat dalam rapat.

Baca juga : Jika Anak Batuk Pilek, Jangan Sekolah Dulu

"Tanpa imunitas, DPR akan jauh lebih baik. Mereka tidak akan sewenang-wenang, terutama terhadap martabat kemanusiaan," pungkas Dedi. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.