Bamsoet Dukung Polri Berantas Investasi Bodong Dan Ponzi

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung upaya Polri memberikan sanksi tegas terhadap pelaku penipuan berkedok investasi digital. Selain memberi efek jera dengan hukuman yang tinggi, perlu pula dimasifkan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui perusahaan mana saja yang menawarkan investasi legal dan mana investasi bodong. 

"Koordinasi antara Polri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) harus ditingkatkan lagi. Kita tidak ingin masyarakat banyak yang terjebak dan menjadi korban investasi bodong. Edukasi kepada masyarakat juga harus dilakukan agar masyarakat paham berinvestasi digital secara legal dan aman," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, di Jakarta, Kamis (10/3).

Baca juga : Ini Dia Modus Investasi Ilegal Indra Kenz Dan Doni Salmanan

Ketua DPR ke-20 ini menuturkan, perlu ada sinkronisasi berbagai kebijakan terkait ekonomi digital, seperti kripto, digital trading, dan sejenisnya. Sehingga, perdagangan online-offline atau antara komoditas digital ke currency digital dapat terjadi melalui lembaga keuangan yang teratur dan yang diatur.

"Dalam Pertemuan G20 beberapa waktu lalu, semua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral diminta untuk segera menyelesaikan working pappers yang terdiri dari kripto, digital aset, digital transaksi, dan digital currency. Termasuk, media digital transmission gateway, consumer protection, dan economic digital lainnya," kata Bamsoet.

Baca juga : Potensi Ekonomi Digital Perlu Ditopang Kualitas Jaringan Dan Keamanan Data

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, Indonesia harus bersiap memanfaatkan ekonomi digital. Terlebih, dunia saat ini akan terbagi dua secara finansial, yaitu offline financial transactions dan online financial transactions. Amerika Serikat, Kanada, Australia, China, India, dan sebagian besar Eropa akan memulai tahun ini.

"Dubai sekarang merupakan pusat dagang digital dan menjadi kekuatan uang digital terbesar dengan menarik dana dari berbagai negara. Indonesia juga harus mampu menarik dana-dana dari negara lain dengan inovasi tekno digital yang kreatif. Saatnya para regulator memasukkan para pemain digital kedalam Sandbox untuk coaching yang berkelanjutan," urai Bamsoet.

Baca juga : Bamsoet Dukung Polri Terapkan Restorative Justice Di Perkara Ringan

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, ekonomi digital yang berkembang melingkupi semua aktivitas ekonomi. Mulai dari supply chain, digitalisasi komoditi, artificial intelligence, transportasi dan logistik digital, ekonomi metaverse, serta brain super interface intelligence. Pemerintah harus mampu menjadi regulator, pengawas dan pembina demi perlindungan konsumen, national security and interest.

"Bappebti, Polri, Kementerian Keuangan, OJK dan Bank Indonesia selaku regulator dan penegakan hukum harus segera menyiapkan regulasi perundangan terkait ekonomi digital. Perlu diantisipasi free rider di pasar yang memanfaatkan kekosongan hukum tersebut untuk menipu masyarakat, dengan cara memanipulasi skema money game atau ponzi yang dibuat mirip seperti kripto, robot trading atau sejenisnya," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.