DPR: Masih Ada Diskriminasi Pengurusan Dokumen Tanah

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi II menyoroti adanya pelayanan diskriminatif dari aparat kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke masyarakat. Di beberapa lokasi kantor pertanahan ada yang memberikan pelayanan khusus kepada pihak tertentu untuk pengurusan dokumen pertanahan.

Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, pengurusan tanah lewat notaris bisa jauh lebih cepat. “Yang tidak pakai notaris lambat. Yang notaris sendiri juga ada klasifikasi tertentu,” katanya di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Baca juga : RDP Kementan Dengan DPR, Bahas Realokasi Anggaran Dan Komitmen Kinerja Kementan

Rifqi mengaku persoalan ini menjadi temuan saat kunjungan kerja, juga saat menyerap aspirasi masyarakat. Dia pun meminta agar pelayanan diskriminatif ini segera dibenahi. “Ini bikin malu ah, masa ada diskriminasi begituan. Sudahlah, cukup. Kita bikin yang bagus, terang benderang, jelas SOP-nya,” tegasnya.

Rifqi menegaskan, pemerintah kudu mengatur notaris dan pejabat pembuat akta tanah untuk menjalankan tugasnya dengan profesional. Apalagi sekarang ini, jabatan notaris banyak diminati. Buktinya, hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia memiliki pendidikan profesi magister notaris. “Jadi banyaknya notaris membuat pasar dan persaingan makin ketat,” pungkasnya.

Baca juga : Kementerian ATR Klaim Lahan IKN Bebas Spekulan Tanah

Anggota Komisi II Anwar Hafid mengapresiasi kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam meningkatkan pelayanan dokumen pertanahan. Apalagi ada program pelayanan dokumen pertanahan secara gratis melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). “PTSL ini hampir di semua provinsi itu melebihi target,” katanya.

Bagi politisi Fraksi Partai Demokrat ini, tentu hal tersebut merupakan sinyal positif bahwa progam sertifikat tanah yang merupakan program Presiden ini berjalan sangat baik. Diharapkan dua tahun ke depan ini program ini terus berjalan masif sehingga masyarakat mendapat banyak manfaat dari program ini.

Baca juga : Teriakan Anies-AHY Bergemuruh di Acara Pelantikan Pengurus DPD Demokrat DKI

“Saya lihat juga tren masalah pertanahan dari tahun ke tahun ada penurunan yang sangat signifikan,” sambung dia

Mengacu data dari Kementerian ATR/BPN, data masalah pertanahan turun signifikan. Jika pada 2018 sampai tahun 2020, masalah pertanahan mencapai ribuan, namun kini aduan yang masuk ke BPN sekitar 400-an aduan. “Tentu ini sesuatu hal yang positif,” katanya. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.