RDP Kementan Dengan DPR, Bahas Realokasi Anggaran Dan Komitmen Kinerja Kementan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen akan meningkatkan kinerjanya dalam menggenjot produksi berbagai komoditas pangan, meski sebagian anggarannya harus direalokasikan kembali. 

Hal ini disampaikan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR, Selasa (5/4).

"Kami sampaikan terima kasih atas arahan dan petunjuk serta masukan yang sangat kondusif dari pimpinan dan anggota Komisi IV DPR. Kami mohon maaf atas apa yang tidak berkenan, tapi ke depan kami akan memperbaiki dan meningkatkan kinerja kami," ujar Kasdi.

Baca juga : Pemerintah Pastikan Stok Bahan Pokok Sampai Lebaran Aman, Harganya Terjangkau

Sebagai informasi, dalam RDP ini Komisi IV memberikan banyak catatan realokasi anggran untuk semua direktorat jenderal dan badan-badan yang ada. 

Salah satunya, realokasi anggaran sebesar Rp 10 miliar dari kegiatan pemberdayaan petani milenial BPPSDMP menjadi kegiatan pengembagan UPPO pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dengan demikian, anggaran di sekretariat jenderal tahun 2022 sebesar Rp 1,5 triliun, inspektorat jenderal Rp 97 miliar, direktorat jenderal tanaman pangan Rp 2,2 triliun, direktorat jenderal hortikultura Rp 1,1 triliun, ditjen PKH Rp 1,6 triliun, ditjen perkebunan Rp 1,1 triliun, ditjen PSP 2,9 triliun, balitbangtan Rp 1,1 triliun, BPPSDMP 1 triliun, badan karantina Rp 1,7 triliun dan BKP Kementan Rp 321 miliar.

Baca juga : Neng Eem: Perempuan Bangsa Harus Jadi Agen Persatuan

Kementan Terus Upayakan Perbaharuan Data Produksi Dan Lahan

Selain itu, kata Kasdi, Kementan terus mengupayakan pembaharuan data produksi dan luas lahan pada kawasan pengembangan produksi pertanian di setiap provinsi Indonesia. Bahkan, pembaharuannya dilakukan secara berkala, serta menyajikannya secara mudah kepada masyarakat Indonesia.

"Yang berkaitan dengan data kami akan memperbaikinya secara cepat karena dinamika di dirjen cukup kencang, dan itu tidak kami konsolidasikan lagi sehingga ada perbedaan, revisi di dirjen tidak kami record," jelasnya.

Baca juga : Tangani Pandemi, Legislator Bali Dorong Komitmen Kerja Sama Antar Negara

Walau demikian, menurutnya, semua data-data yang berkaitan dengan teknis biasanya selalu dikelola oleh tiap direktorat jenderal dan masing-masing unit kerja baik di pusat maupun di daerah. Namun, begitu masuk pada data strategis barulah dilanjutkan ke Sekretaris Jenderal.

"Memang kalau yang teknis adanya selalu di dirjen, Pak. Misalnya data terbaru dan data yang di-update setiap hari," katanya.

Sebelumnya, Komisi IV DPR menyoroti update terbaru data kebutuhan bahan pokok yang dihitung untuk memenuhi bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Lebaran 2022 mendatang. [WHY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.