Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Fraksi PDIP MPR Masinton Pasaribu mengingatkan, dalam sistem demokrasi, kekuatan oposisi sangatlah penting. Keberadaannya dibutuhkan untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap Pemerintah. Sehingga kemungkinan munculnya sikap kesewenangan penguasa bisa diminimalisir.
Keberadaan kelompok oposisi di lembaga legislatif akan menghindarkan munculnya anggapan bahwa DPR hanya berfungsi sebagai stempel. Karena itu, kekuatan opsisi di DPR sangat penting dan dibutuhkan. Agar, fungsi pengawasan lembaga legislatif bisa benar-benar berjalan sesuai harapan.
Pernyataan itu dikemukakan Masinton Pasaribu pada Dialog Empat Pilar, yang berlangsung di Media Center MPR/DPR/DPD, Jumat (28/6). Diskusi dengan tema "Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Kontestasi Politik 2019", juga menghadirkan dua pembicara yang lain. Yaitu, Wakil Ketua Fraksi PPP MPR Syaifullah Tamliha dan Jubir Badan Intelejen Negara, Wawan Hari Purwanto.
Baca juga : Indonesia Harus Menjadi Negara Adidaya
Masinton menegaskan, selesainya sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi akhir dari perjalanan panjang Pemilu 2019. Kini, semua pihak harus menurunkan suhu politik dan merajut kembali persatuan, akibat adanya polarisasi selama berlangsungnya kontestasi pemilu.
“Tugas pemenang adalah merangkul, menjalin kembali polarisasi yang sempat terjadi selama ini. Para elite harus bisa menjadi penenang bagi masyarakat sekaligus penyejuk. Agar perselisihan dan pengelompokan yang sempat terjadi tidak memanas,” kata Masinton.
Salah satu cara yang bisa ditempuh oleh pemenang untuk menghilangkan konflik berkepanjangan, menurut Masinton, adalah pembagian kekuasaan. Ini penting. Karena sesungguhnya Indonesia ini sangat majemuk sehingga tidak bisa diatur dengan cara menang-menangan, tetapi harus ada power sharing.
Baca juga : Pesawat Malindo Keluar Runway Bandara Husein Sastranegara
Wakil Ketua Fraksi PPP MPR, Syaifullah Tamliha mengharap, elite politik ikut berkontribusi menjalin persatuan dan kesatuan. Agar perpecahan yang sempat terjadi selama kontestasi pemilu bisa akur kembali.
“Negara yang majemuk seperti Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat, didukung seluruh rakyatnya. Sejarah membuktikan, Irak yang hanya terdiri dari tiga kelompok, yaitu Kurdi, Suni, dan Syiah hancur setelah Sadam lengser. Karena itu, kita butuh Presiden yang baru terpilih mendapat dukungan dari seluruh rakyat,” kata Syaifullah.
Melihat resistensi yang terjadi selama proses pemilu, menurut Syaifullah, MPR perlu membuka peluang pembahasan rumusan masa jabatan presiden. Daripada memakai masa jabatan selama lima tahun dan setelah itu bisa dipilih kembali, lebih baik masa jabatan presiden hanya sekali selama 8 tahun.
Baca juga : Kemenhub Minta Semua Pihak Gerak Cepat Tanggapi Penataan Bandara Kertajati
“Kita perlu mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara, seperti yang ada di negara-negara lain diseluruh dunia. Dengan begitu MPR bisa menyeleksi calon Presiden dan wakilnya. Juga menetapkan visi misi agar dijabarkan menjadi program pembangunan oleh Presiden terpilih”, kata Syaifullah lagi.
Sedangkan Jubir BIN, Wawan Hari Purwanto, percaya bahwa Indonesia tidak akan terpecah belah, seperti yang dikhawatirkan sebagian anggota masyarakat. Menurut Wawan, rakyat Indonesia adalah masyarakat yang sangat maju, sebagaimana majunya kerajaan Majapahit dan Sriwijaya.
Bahkan, saat ini saja, banyak orang-orang Indonesia yang berprestasi diluar negeri. Baik di bidang science, ilmu pengetahuan, hingga ekonomi. Mereka mampu menjuarai berbagai kejuaraan tingkat dunia. Mereka juga menempati posisi strategis diberbagai perusahan di luar negeri. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
