RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti anggaran desa yang melimpah. Ada anggaran dari Pemerintah, dana hibah, alokasi khusus, dana aspirasi DPRD dan DPR. Semua itu harus diawasi agar tidak diselewengkan.

Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha meminta agar pengawasan desa diperketat, supaya sistem pemerintahannya berjalan baik.

Berita Terkait : Polisi Jerat 3 Tersangka Baru

“Pengawasan ini menjadi tanggung jawab kabupaten,” ujar Toha dalam keterangannya, kemarin.

Politikus PKB ini memandang, perlu adanya advokasi dari kabupaten bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Advokasi itu bisa mengupas masalah yang menimbulkan penyelewengan dana desa.

Berita Terkait : Bamsoet Tegaskan, Peningkatan Kualitas Demokrasi Amanat Reformasi

“Penyelewengan itu mungkin karena ketidaktahuan mereka atau sistem remunerasi bagi aparat desa belum berjalan,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal mengatakan, dengan jumlah lebih dari 80 ribu desa di seluruh Indonesia, banyak persoalan desa yang sangat complicated. Di antaranya, terkait masa jabatan kepala desa, klasifikasi pendidikan kepala desa, hingga kesiapan perangkat desa dalam melayani masyarakat.

Berita Terkait : Airlangga Pamer KEK Kendal

Sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, lanjutnya, perangkat desa perlu mendapat pembinaan maupun pendidikan. Sehingga, mereka dapat menjadi alat bagi Pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita mendapat informasi perangkat desa sudah mulai melaksanakan pendidikan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ujar Syamsurizal dalam keterangannya, kemarin.
 Selanjutnya