Senayan: Awas Berimbas Ke Perekonomian Nasional!

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto prihatin makin banyak perusahaan start up di bidang teknologi yang terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ke karyawannya.

Dia menduga kondisi ini diakibatkan kebiasaan perusahaan digital yang hanya bakar uang untuk mengejar keuntungan semu.

"Start up sekarang ini kan daya saingnya sudah makin tergerus. Kondisinya masih rugi sana sini, belum bisa menciptakan keuntungan karena daya saing yang ditonjolkan ya hanya bakar-bakar uang," kata Darmadi di Jakarta, Selasa (7/6).

Darmadi menuturkan, memang situasi makro ekonomi global yang penuh ketidakpastian selama pandemi Covid-19 ini menuntut perusahaan untuk terus berinovasi agar bisa terus bertahan.

Baca juga : Bertemu Andika, Bamsoet Dorong Kemandirian Industri Pertahanan Nasional

Namun sayangnya, inovasi yang ditonjolkan dengan cara bakar-bakar uang atau melakukan praktek predatory pricing justru membuat perusahaan tersebut malah terjerumus sendiri. Walhasil, harus melakukan efisiensi dengan menghemat sumberdaya manusia (SDM).

"Kalau sudah mulai banyak PHK kan artinya sudah ada kelebihan SDM. Yang tadinya targetnya sekian, tapi ternyata tidak sampai. Malah rugi banyak," jelasnya.

Karena itu, dia meminta agar Start Up Digital sudah mulai berbenah merumuskan daya saing apa yang harus ditonjolkan. Sebab dengan situasi dimana pandemi mulai mereda, tentu situasi perekonomian mulai berubah.

Praktek predatory pricing dengan tujuan menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama dengan melakukan kegiatan bakar uang seperti banyak promo atau diskon juga baiknya tidak dilakukan.

Baca juga : Mantan KSAL Marsetio Terima Penghargaan Sebagai Guru Besar Berprestasi

"Untung tidak diperoleh, yang terjadi malah kerugian yang dialami terus membesar," ingatnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, praktek predatory pricing dengan berupaya menaikkan valuasi penjualan semu padahal merugi harus dihentikan. Selain itu praktek ini justru membunuh pelaku ekonomi kerakyatan terutama pasar-pasar offline.

"Dengan mem-PHK karyawan, artinya kan pengurangan biaya karena mereka rugi besar. Ini tidak boleh terus berlanjut," katanya.

Darmadi juga meminta masyarakat berhati-hati terhadap perusahaan yang sudah Go Publik yang masih melakukan promo gila-gilaan padahal yang terjadi perusahaan tersebut terus merugi. Sebab dikhawatirkan strategi tersebut hanya untuk menaikkan market mereka yang sejatinya perusahaan tersebut merugi.

Baca juga : Bantai Filipina 4-0, Garuda Muda Selangkah Lagi Ke Semifinal

Jika merugi, sudah barang tentu cash flow ikut teganggu. Apalagi dia mendengar ada isu perusahaan digital yang mencoba untuk melakukan initial public offering atau penawaran saham kepada masyarakat.

Darmadi mengaku terus mengamati perusahaan ini karena ada dugaan kuat kerap kali melakukan praktek predatory pricing untuk meningkatkan penjualannya. Makanya, dia meminta pemerintah terutama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pengawasan ketat jangan sampai IPO ini dilakukan untuk menambal kerugian mereka.

"DPR juga tentu harus mengawsasi karena kalau sudah bakar-bakar uang efeknya ke perekonomian nasional. Orang sudah beli saham tapi duitnya tidak kembali," tambah dia. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.