Dewan Pers

Dark/Light Mode

DPR Dukung Tito Libatkan DPRD Pilih Pj Kepala Daerah

Rabu, 22 Juni 2022 09:31 WIB
Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus. (Foto: Ist)
Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus mendukung rencana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang tengah menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pemilihan penjabat (Pj) kepala daerah bisa diusulkan DPRD. 

Menurut Gaus, belakangan pengangkatan sejumlah Pj menimbulkan kegaduhan karena dinilai kurang aktif melibatkan partisipasi publik. Makanya, perlu pemantapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam proses penetapan calon Pj gubernur, bupati ataupun wali kota.

"Pemerintah perlu mempertimbangan serta usulan dari anggota DPRD dalam pemilihan penjabat kepala daerah, guna memperkuat legitimasi penjabat terpilih," kata Gaus dalam keterangannya, Rabu (22/6).

Berita Terkait : Urgensi Regulasi Teknis & Public Assessment Pj Kepala Daerah

Dia mengaku, Tito telah menyampaikan bahwa ada tiga calon Pj provinsi yang diusulkan DPRD. Sebaliknya, Kemendagri bakal meminta saran DPRD terkait tiga calon penjabat yang telah disiapkan.

"Sementara di tingkat kota dan kabupaten, usulan nama calon wali kota dan bupati bakal diajukan oleh DPRD kota dan kabupaten sebanyak tiga nama, lalu oleh gubernur masing-masing wilayah sebanyak tiga nama, dan Kemendagri pun tiga nama. Selanjutnya baru dipilih satu yang akan ditetapkan menjadi Pj," paparnya.

Karenanya, pengajuan Pj oleh anggota dewan menjadi sangat penting untuk dibahas dan dimatangkan melalui regulasi. Sebab Pj akan bekerja sama dan bersinergi dengan legislator.

Berita Terkait : Tingkatkan Upaya Perlindungan PMI, BP2MI Gandeng 16 Kepala Daerah

"DPRD yang ikut mengusulkan kepala daerah melalui mekanisme Pj tentu merepresentasikan pemilihan yang lebih demokratis. Karena hak konstitusional masyarakat telah diwakili oleh anggota DPRD," sebut politisi PAN itu.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengaku sedang menyusun Peraturan Mendagri (Permendagri) tentang aturan teknis pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah.

Dalam aturan yang sedang dirancang itu, nantinya pihak DPRD dapat mengusulkan tiga nama calon Pj. Tito mengaku hal tersebut berdasarkan usulan dari masyarakat yang menginginkan agar penunjukkan Pj lebih demokratis dan transparan.