Dewan Pers

Dark/Light Mode

Firman Soebagyo Ingatkan Bapanas Fokus Tuntaskan Target Swasembada Pangan

Rabu, 22 Juni 2022 11:12 WIB
Anggota DPR Firman Soebagyo/IG
Anggota DPR Firman Soebagyo/IG

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IV DPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengingatkan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar fokus menuntaskan target yang telah dicanangkan Presiden Jokowi melakukan swasembada pangan. 

“Statement Pak Jokowi mengenai program ketahanan pangan yang sudah menyerap anggaran cukup besar ini patut dicermati, direnungkan dan juga harus dilaksanakan oleh para pembantunya," ujar Firman kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/6).

Untuk diketahui, pada saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juni 2022, Jokowi menagih hasil nyata dari penyaluran anggaran ratusan triliun untuk program ketahanan pangan. 

Jokowi membeberkan anggaran untuk ketahanan pangan sebesar Rp 92,3 triliun. Alokasi tersebut naik ketimbang 2018 yang hanya Rp 86 triliun. 

Berita Terkait : Basuki: Pembangunan Bendungan Kerek Produksi Pangan

“Gede banget loh ini. Hasilnya apa setiap tahun? Konkretnya apa? Harus jelas," kata Jokowi, mempertanyakan. 

Menurut Firman, anggaran Rp 92,3 triliun merupakan uang yang sangat luar biasa besarnya. Namun, kalau dilihat dari fakta di lapangan, besarnya anggaran yang sudah digelontorkan tidak berbanding lurus dengan capaian yang diharapkan. 

“Tidak pernah memenuhi target yang diinginkan oleh Jokowi," ujar Firman.

Sehingga wajar jika Jokowi mengancam untuk mengalihkan dana tersebut untuk program yang lebih jelas dan terlihat hasilnya. 

Berita Terkait : Sebaiknya Fokus Kendalikan Harga

Namun, kalau solusinya adalah impor, Firman kurang sependapat karena kebijakan impor akan merugikan para petani kecil. 

Jika betul apa yang disampaikan oleh Presiden, daripada kita membuang uang yang tidak jelas dan kemudian uang Rp 92,3 triliun akan dipakai untuk beli beras. Artinya, kita akan mengandalkan impor. 

“Kalau impor, dampak buruknya ke petani. Ini (impor) peringatan sudah ditabuhnya sebuah lonceng kematian bagi petani," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini pun membeberkan beberapa kelemahan yang musti diselesaikan. Salah satunya, karena kuatnya ego sektoral di masing-masing kementerian/lembaga.

Berita Terkait : Hazard Ogah Jadi Cadangan

"Ke depan, saya mengusulkan harus ada konsep besar dalam kerangka kemandirian pangan. Konsep perencanaan itu direncanakan matang oleh Bappenas, untuk implementasinya di kementerian masing-masing," imbuhnya. 

Sebagai data, Jokowi kemudian merincikan sebaran anggaran pangan puluhan triliun. Pertama, anggaran Rp 36,6 triliun disebar untuk berbagai kementerian. Kementerian Pertanian mendapatkan anggaran Rp 14,5 triliun; Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 6,1 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 15,5 triliun; dan kementerian lainnya Rp 600 miliar.

Kedua, anggaran senilai Rp 33,8 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk subsidi pupuk Rp 25,3 triliun; cadangan beras Rp 3 triliun; belanja stabilitas harga pangan Rp 2,6 triliun; dan belanja cadangan subsidi pupuk Rp 2,9 triliun

Ketiga, anggaran sebesar Rp 21,9 triliun. Pos anggaran ini tersebar untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 8,1 triliun, DAK non-fisik Rp 2,2 triliun, dan sisanya dana desa.■