Dewan Pers

Dark/Light Mode

Ini Pandangan Tobas Soal Ganja Medis Dan Revisi UU Narkotika

Minggu, 3 Juli 2022 23:05 WIB
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Taufik Basari. (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Taufik Basari. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Taufik Basari punya pandangan yang belakangan lagi heboh, ganja untuk kebutuhan medis.

Dikatakan Tobas, sapaan akrabnya, dalam diskursus ganja untuk kebutuhan pengobatan, masyarakat perlu mengetahui bahwa secara hukum dan berdasarkan Undang-Undang (UU) Narkotika, sebenarnya narkotika merupakan obat.

Namun karena terdapat efek samping jika tidak digunakan dengan standar pengobatan yang tepat, maka diaturlah golongan-golongan narkotika.

Golongan I. Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Serta narkotika yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Golongan II. Adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berita Terkait : Banggar DPR: Pemindahan IKN Prioritas Nasional RAPBN TA 2023

Golongan III. Adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesahatan (Permenkes) yang menjadi lampiran UU, lanjut Tobas, sejak dahulu hingga terakhir tahun 2021, ganja dan seluruh produk turunannya ditempatkan sebagai narkotika Golongan I yang hanya dapat digunakan untuk riset dan tidak dapat untuk terapi kesehatan.

"Akibatnya, pasien seperti anak dari Ibu Santi yang menderita cerebal palsy tidak dapat menggunakan ganja untuk pengobatan. Bahkan dalam kasus Fidelis Arie, yang memberikan ganja untuk pengobatan istrinya harus berakhir pada proses hukum," tutur Tobas dalam keterangannya, Minggu (3/7).

Dikatakan Tobas, peristiwa yang dialami Santi dan Dwi Pertiwi yang memperjuangkan pengobatan anaknya serta Fidelis yang membantu pengobatan istrinya hingga harus berhadapan dengan hukum, merupakan masalah kemanusiaan yang harus dicarikan jalan keluarnya.

"Kita tidak boleh berpandangan konservatif dalam merumuskan kebijakan narkotika," ingatnya.

Berita Terkait : F-PKB DPR: RUU KIA Jamin Masa Depan Generasi Penerus

Jika terdapat penelitian yang menunjukkan turunan dari tanaman ganja dapat digunakan sebagai pengobatan, lanjut Tobas, maka butuh pikiran terbuka untuk merumuskan perubahan kebijakan.

"Selama ini, ketika ada yang mengangkat isu tentang ganja untuk kebutuhan medis seringkali langsung mendapatkan stigma dan diberikan berbagai macam tuduhan," ungkap Tobas menyayangkan.

 

Tobas memaparkan, di tingkat internasional, Expert Committee on Drugs Dependence (ECDD), yaitu mekanisme expert di bawah World Health Organization (WHO) pada tahun 2019 memberikan rekomendasi kepada The Commission on Narcotic Drugs (CND) yang dibentuk UN Economic and Social Council (UN ECOSOC) dan WHO untuk menghapus cannabis dan cannabis resin dari Schedule IV Convention on Narcotics Drugs 1961 dan hanya berada pada Schedule I Convention dimaksud.

Schedule IV ini hampir sama dengan Narkotika Golongan I di Indonesia sementara schedule I hampir sama dengan narkotika Golongan II dan III.

Atas rekomendasi ini, CND mengadakan voting dan sebagaimana tertuang pada Decision 63/17, Deletion of cannabis and cannbis resin form Sechedule IV of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol yang disetujui oleh 27 negara dengan 25 menolak dan 1 negara abstain.

Berita Terkait : DPR: Pengesahan RUU 5 Provinsi Untuk Percepatan Pembangunan Daerah

"Meskipun terjadi perdebatan namun penetapan ganja untuk kepentingan medis telah menjadi keputusan badan di PBB," sebutnya.

Oleh karena itu, Tobas berharap, semua pihak diharapkan dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kemenkes untuk mengkaji hal ini. Penelitian tidak harus dilakukan dari awal karena sebelumnya telah terdapat penelitian dari berbagai negara termasuk dari komite expert di bawah PBB yang dapat dijadikan rujukan penelitian lanjutan.

Saat ini, tambahnya, juga tengah dilakukan pembahasan revisi UU Narkotika. Karenanya, informasi baik berupa hasil penelitian ahli maupun keterangan masyarakat akan menjadi bahan masukan revisi UU Narkotika.

Revisi UU Narkotika ini diharapkan juga dapat mengubah paradigma kebijakan narkotika selama ini yang selalu menempatkan persoalan narkotika sebagai persoalan hukum dan penegakan hukum semata. Padahal justru yang harus dikedepankan adalah penanganan kebijakan kesehatannya.

"Hukum digunakan untuk pihak-pihak yang memanfaatkan narkotika untuk kejahatan, sementara pendekatan kesehatan digunakan untuk kemanfaatan dan kemanusiaan serta menyelamatkan anak bangsa yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika," tutup Tobas. ■