Masyarakat Makin Bingung

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan meminta para menteri tidak membuat bingung rakyat, menyusul isu kenaikan harga mie instan hingga tiga kali lipat. Isu kenaikan lantaran pasokan gandum dunia menyusut akibat perang Rusia-Ukraina.

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menilai ketidaksinkronan data dan kajian yang dilakukan antarkementerian atau lembaga Pemerintah, berpotensi menimbulkan keresahan publik.

“Jangan sampai pernyataan menteri yang satu berbantahan dengan menteri yang lain. Ini membuat bingung dan panik masyarakat,” ujar Andre dalam keterangannya, kemarin.

Baca juga : Cadangan Minyak Bumi Menipis, RI Kudu Cepat Manfaatkan EBT

Diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mewanti-wanti ancaman kenaikan harga mie instan hingga tiga lipat, akibat efek domino perang Rusia-Ukraina.

Ini memicu keterbatasan pasokan dan lonjakan harga gandum di dunia. Tapi hal itu dibantah Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Bahwa, sudah ada tren penurunan harga gandum sebagai bahan baku mie instan.

Andre mengingatkan para menteri memperbaiki koordinasi. Perbedaan pendapat para menteri bisa menimbulkan kesan tidak ada rapat kabinet atau rapat koordinasi Pemerintah untuk membahas isu-isu strategis.

Baca juga : Lawan Bali United, Arema Kembali Diperkuat Si Tukang Jagal

“Kita minta para menteri di bawah Pak Jokowi koordinasi dengan baik. Sehingga suara yang keluar dari Pemerintah itu satu,” saran politikus Partai Gerindra ini.

Legislator asal Sumatera Barat (Sumbar) ini.

Dia mengingatkan, gandum merupakan masalah strategis karena menyangkut perdagangan global. Bahkan, Presiden Jokowi turun langsung melakukan diplomasi ke Ukraina dan Rusia yang merupakan negara-negara distributor gandum.

Baca juga : Zulhas: Harga Mie Instan Tak Akan Naik 3 Kali Lipat

“Ini sudah berulang kali lho sering beda suara. Perlu jadi perhatian Presiden, untuk memastikan bagaimana menterinya punya koordinasi baik satu sama lain,” tegas Andre.

Untuk itu, Andre mendesak Pemerintah segera memperbaiki basis data pangan. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan tepat dan bermanfaat untuk rakyat. Pemerintah juga harus segera melakukan evaluasi dan koordinasi terkait data pangan.

“Transparansi publik harus dilakukan agar rakyat tahu persis risiko yang dihadapi di tengah ancaman krisis pangan dunia,” sebut anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR itu.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.