Puan: Satgas Perlindungan Data Harus Bisa Selesaikan Semua Kebocoran Data

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data yang dibuat Pemerintah harus dapat menyelesaikan masalah kebocoran data dan kejahatan siber.

“Kasus kebocoran data sudah banyak terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Kami harapkan Satgas Perlindungan Data yang dibentuk Pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, bisa menyelesaikan kasus-kasus kebocoran data secara menyeluruh,” kata Puan, Kamis (15/9).

Jadi, jangan hanya untuk menyelesaikan kebocoran data dari peretas Bjorka, tapi semuanya.

Seperti diketahui, hacker yang mengatasnamakan Bjorka telah membocorkan  data milik sejumlah instansi dan pejabat negara. Mulai data yang diklaim dari proses registrasi kartu SIM Card, situs Komisi Pemilihan Umum, hingga surat-menyurat milik Presiden.

Baca juga : Legislator Sebut Program Jaksa Menyapa Bisa Selamatkan Kepala Desa

“Masalah kebocoran data sebenarnya sudah masif terjadi sebelum ini. Masalah kebocoran data juga bukan hanya menyangkut keamanan negara, juga sudah tidak terhitung lagi data pribadi warga yang dibocorkan,” ucap Puan.

Untuk itu, DPR mendorong agar Satgas Perlindungan Data melakukan investigasi besar-besaran. “Kita tidak bisa hanya fokus pada data-data milik negara, tapi mengabaikan kebocoran data pribadi rakyat,” ucapnya.

Puan pun menyoroti Laporan Global Data Breach Statistics (Surfshark) triwulan III-2022 yang menempatkan Indonesia di peringkat ketiga, sebagai negara yang paling banyak mengalami peretasan data. Dalam laporan itu disebutkan, Indonesia mengalami 12,7 juta aksi peretasan.

“Data kesehatan masyarakat tersebar, belum lagi kebocoran informasi pribadi yang digunakan oknum tidak bertanggung jawab untuk memasarkan produk mereka. Ini sangat mengganggu dan merugikan masyarakat,” ujar Puan.

Baca juga : Erick Ajak Peretas Lokal Berkolaborasi Membangun Bangsa

Mantan Menko PMK itu mengatakan, kejahatan siber juga menyerang instansi maupun Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) swasta. Karena itu, Puan meminta Pemerintah memberi perlindungan keamanan bagi semua pihak.

“DPR berharap, investigasi menyeluruh bisa menemukan kementerian/lembaga, maupun instansi yang selama ini sering mendapat serangan siber dan/atau rentan diretas,” ungkap cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.

Dengan begitu, ada evaluasi yang dapat dilakukan untuk peningkatan sistem dan upaya pencegahan serangan kejahatan siber.

Puan juga kembali mengingatkan pentingnya dilakukan audit sistem keamanan siber negara. Mengingat, kasus kebocoran data dan serangan siber terus menerus terjadi.

Baca juga : Menperin: Industri Penerbangan Kita Punya Masa Depan Cerah

“Tentunya harus dibangun sistem keamanan siber yang lebih canggih lagi. Termasuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi yang mumpuni,” tuturnya.

DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi masalah kebocoran data. Apalagi Satgas Perlindungan Data yang dibuat Pemerintah sejalan dengan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang mengamanatkan dibentuknya lembaga otoritas perlindungan data pribadi.

Menurut Puan, melalui Komisi I yang juga akan membentuk panitia kerja (Panja) Kebocoran Data, DPR akan terus mengawal persoalan kebocoran data yang terjadi.

“DPR berkomitmen melindungi data pribadi masyarakat melalui RUU PDP yang sebentar lagi akan disahkan,” pungkas Puan.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.