Dark/Light Mode

Rapim Awal Tahun

MPR Akan Masifkan Vaksinasi Ideologi Melalui Sosialisasi 4 Pilar Di 2023

Jumat, 20 Januari 2023 16:33 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) memimpin Rapat Pimpinan MPR, di Jakarta, Jumat (20/1). (Foto: Dok. MPR)
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) memimpin Rapat Pimpinan MPR, di Jakarta, Jumat (20/1). (Foto: Dok. MPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo menuturkan, penyerapan anggaran MPR pada 2022 mencapai 95,5 persen. Antara lain terserap untuk pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR sebagai vaksin ideologi bangsa, pelaksanaan tugas konstitusional MPR yang antara lain terdiri dari kegiatan forum (Forum Konsultasi Fraksi/Kelompok DPD dan Forum Dialog Fraksi/Kelompok DPD) dan Persidangan Lembaga Legislatif (Musyawarah Pimpinan MPR dan Sidang Paripurna MPR).

Selain itu, juga digunakan untuk pengkajian kemajelisan guna menghasilkan berbagai rekomendasi terkait kebijakan sistem ketatanegaraan, UUD 1945 serta pelaksanaannya oleh Badan Pengkajian (rapat-rapat badan, FGD badan pengkajian, studi referensi badan pengkajian, seminar konferensi/simposium/sarasehan, kajian akademik, FGD review jurnal majelis, expert meeting, dan dukungan penyusunan kebijakan badan pengkajian).

Baca juga : Mahfud MD Ingatkan Tantangan Gangguan Ideologi Transnasional

Di tahun anggaran 2023, MPR akan tetap memaksimalkan anggaran yang ada untuk memasifkan pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR yang akan ditingkatkan dari semula hanya empat kali dalam setahun menjadi enam kali dalam setahun. "Dengan demikian, setiap anggota MPR bisa memaksimalkan pemberian vaksinasi ideologi melalui vaksin Empat Pilar MPR ke berbagai kalangan masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya masing-masing," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai memimpin Rapat Pimpinan MPR, di Gedung MPR, Jakarta, Jumat (20/1). Rapat ini dihadiri para Wakil Ketua MPR, yaitu Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, Yandri Susanto, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, Rapat Pimpinan MPR juga membahas permintaan Kementerian Luar Negeri Indonesia tentang proses pengalihan status penggunaan Kompleks Gedung Merdeka, di Jalan Asia Afrika Nomor 65, Bandung, Jawa Barat, dari MPR dan Kementerian Sekretariat Negara kepada Kementerian Luar Negeri. Dengan pertimbangan bahwa Gedung Merdeka Bandung merupakan lokasi pelaksanaan Konferensi Asia Afrika serta aset cagar budaya yang bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, khusnya bagi kepentingan diplomasi internasional Indonesia.

Baca juga : Hindari Salah Persepsi, Akademisi Usul Gencarkan Sosialisasi KUHP Baru

"Bagi MPR, pada dasarnya tidak ada masalah terkait status Gedung Merdeka, apakah tetap di MPR atau dialihkan ke Kementerian Luar Negeri. Namun, agar tidak terjadi masalah dikemudian hari, Sekjen MPR akan terlebih dahulu mendalami permintaan Kementerian Luar Negeri tersebut, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, Rapat Pimpinan MPR juga memberikan amanah kepada Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani sebagai koordinator dalam menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang MPR. Dengan demikian, ke depannya keberadaan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi MPR bisa diatur dalam undang-undang tersendiri yakni Undang-Undang tentang MPR, sehingga tidak lagi bergabung dalam Undang-Undang MD3. Bahkan, seharusnya DPR dan DPD, masing masing juga memiliki undang-undang tersendiri yang khusus mengatur tentang tugas pokok dan fungsi masing masing lembaga perwakilan tersebut.

Baca juga : RI Masih Kekurangan Dokter Spesialis, Pak

"Rapat pimpinan MPR pada hari ini juga memutuskan sebagai tindak lanjut atas telah terbentuknya Forum MPR Dunia yang digagas MPR pada 26 Oktober 2022 di Bandung, maka Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid akan membentuk tim kerja untuk merumuskan visi, misi, tata tertib, program kerja, hingga syarat-syarat keanggotaan Forum MPR Dunia. Hasil dari tim kerja tersebut akan dibawa sebagai usulan dari MPR dalam rapat komite kerja bersama perwakilan dari 15 parlemen yang menjadi deklarator sekaligus anggota Forum MPR Dunia, yang rencananya akan diselenggarakan pada tahun 2023 ini," pungkas Bamsoet.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.