Masih Banjir Dan Kekeringan, Kinerja Ditjen SDA Dipertanyakan

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi V DPR, Sudewo mengingatkann Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PUPR untuk segera mengevaluasi terhadap program-program dalam sistem pengelolaan air dan sarana pengendali banjir, seperti bendungan, jaringan irigasi dan sedimentasi.  

Pasalnya, saat musim hujan masih menimbulkan bencana banjir dan ketika musim kemarau menimbulkan bencana kekeringan bahkan kelangkaan air

Sudewo mengusulkan, perlu adanya tambahan operasional dan pemeliharaan terhadap sistem dan sarana tersebut.

Baca juga : Moeldoko Ajak Dunia Bangun Sistem Peringatan Dini Krisis Pangan

Hal itu disampaikan Sudewo saat RDP Komisi V DPR dengan Dirjen SDA terkait evaluasi pelaksanaan APBN 2022 dan program kerja 2023 yang digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).

"Saya ingin memberikan masukan bahwa apa yang sudah dibangun Ditjen SDA sudah cukup banyak dalam sistem pengelolaan air dan sarana pengendali banjir. Ada yang berupa bendungan, irigasi dan lain sebagainya. Namun mengapa masih terjadi di lapangan, ketika musim hujan menimbulkan bencana banjir dan ketika musim kemarau menimbulkan bencana kekeringan bahkan kelangkaan air. Maka, menurut pengamatan saya, perlu adanya tambahan operasional dan pemeliharaan," usul Sudewo. dikutip dprd.go.id

Contoh lainnya, ungkap Sudewo, sebagaimana kondisi yang terjadi di sekitar Grobogan, Blora, Rembang dan Pati banyak bencana banjir disebabkan sedimentasi di sungai-sungai kecil atau anak-anak sungai. 

Baca juga : Di Depan Kepala Daerah, Kepala BIN Beberkan Hasil Analisis Intelijen Tentang Perekonomian

"Sedimentasi yang sangat parah, bertahun-tahun tidak terlihat menjadi prioritas pembangunan Pemda. Padahal, PUPR bisa memberikan bantuan teknis kepada Pemda. Kalau model itu memang bisa dilaksanakan, saya berharap tidak hanya sungai-sungai besar saja yang ditangani," katanya.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengusulkan kepada Ditjen Perumahan Kementerian PUPR perlu mengadakan suatu konsep untuk memprioritaskan rumah susun di kampus-kampus. Tujuannya, supaya adanya suatu harmonisasi atau kolaborasi di mana kampus pasti terdapat program beasiswa terhadap mahasiswa yang pintar namun tergolong tidak mampu. 

"Sehingga, perlu adanya rumah susun terhadap segenap mahasiswa yang pintar namun tergolong tidak mampu tersebut. Maka perlu adanya satu cek terhadap kampus-kampus apakah sudah memadai atau tidak jumlah rumah susunnya sesuai dengan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa atau tidak. Ini masukan kepada Dirjen Perumahan," pungkasnya.■
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.