Fraksi Banteng Kebon Sirih Kritisi 6 Kinerja Pemprov DKI Jakarta 

RM.id  Rakyat Merdeka - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta kembali mengadakan acara laporan kerja politik parlemen. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menyebut, laporan kerja politik ini merupakan tradisi dan sudah memasuki tahun ketiga.

"Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban publik kami kepada masyarakat DKI Jakarta," kata Gembong, Rabu (28/12).

Gembong bilang, 2022 merupakan tahun yang penuh tantangan. Karena Jakarta masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan pergantian Gubernur. Meski begitu, Fraksi PDIP tetap konsisten mendorong partisipasi publik dalam setiap penyusunan kebijakan Pemprov DKI Jakarta melalui giat lapangan, resap aspirasi (reses), dan sosialiasi Perda.

"Fraksi juga melihat momentum akhir tahun ini sebagai waktu yang tepat untuk kembali mengingatkan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk fokus pada tiga hal yang perlu segera dilakukan berkaitan dengan permasalahan di Jakarta," ujarnya.

Baca juga : Kader Golkar Kudu Gaungkan Keberhasilan Kinerja Airlangga Hartarto

Tiga hal tersebut, lanjut Gembong, merupakan amanah dari Presiden Jokowi kepada Heru.

"Untuk segera menyelesaikan normalisasi sungai, mengejar integrasi transportasi, dan terakhir melakukan antisipasi resesi di Jakarta," jelasnya.

Fraksi PDIP juga mengingatkan seluruh anggotanya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan cara mengadakan berbagai dialog dan konsultasi dengan masyarakat.

Dalam laporan kerja politik bertema "Tahun Peralihan" ini, Fraksi PDIP mengkritisi enam kinerja Pemprov DKI Jakarta selama 2022. Pertama, pengentasan kemiskinan yang tidak optimal. Tolak ukurnya, hanya 6.000 atau 3 persen UMKM dari 331.876 yang mendapatkan modal atau mendaftar di Jakpreneur. "Kami mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menciptakan program yang lebih masuk akal," ujarnya.

Baca juga : Aksi Heru Bersih-Bersih Kota Disebut Upaya Bangun Peradaban Ekologi Jakarta

Kedua, cakupan air bersih. Hingga penghujung 2022, cakupan air bersih masih stagnan di angka 65,85 persen. Selain itu pelayanannya juga masih banyak dikeluhkan.

"Fraksi PDIP mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk secara mandiri mengelola air bersih tanpa melibatkan pihak ketiga," ucapnya.

Ketiga, akses kesehatan yang belum merata. Di mana 15 kelurahan belum mempunyai Puskesmas. Untuk itu, Fraksi PDIP mendesak 267 kelurahan di Ibu Kota memiliki Puskesmas. Keempat, percepatan program penanggulangan banjir. Program normalisasi dan sodetan sumgai di 2022 nihil alias 0 persen. 

"Fraksi PDIP mendorong Pemprov untuk mengejar ketertinggalan selama 5 tahun ini dengan melanjutkan normalisasi dan sodetan sungai di Jakarta," tegas Gembong.

Baca juga : Terapkan Kebijakan ASO, Pemerintah Diminta Perhatikan TV Lokal

Kelima, kualitas udara masih buruk. Menurut data Air Quality Index (AQI) pada Juni 2022, kualitas udara Jakarta terburuk kedua di dunia. Mengatasi permasalahan tersebut, Fraksi PDIP meminta untuk memperbanyak RTH, program untuk menekan emisi karbon dan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.

Terakhir, intoleransi di sekolah negeri. Pada 2022 sedikitnya ada 11 kasus intoleransi yang dilaporkan ke Fraksi PDI Perjuangan. Praktik tersebut terjadi mulai dari tingkat SD hingga SMA.  Ke depan, Fraksi PDIP mendesak Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Heru untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.