PKB: Masa Depan Riset Harus Diselamatkan

RM.id  Rakyat Merdeka - Fraksi PKB DPR mendukung penuh rekomendasi Komisi VII DPR terkait Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. PKB menegaskan, sikap Komisi VII DPR akan menjadi pintu masuk dalam menyelamatkan BRIN, yang digadang-gadang sebagai pusat lahirnya berbagai inovasi dan pengembangan teknologi di Tanah Air.

“Kami mendukung penuh putusan rapat Komisi VII DPR untuk mengganti Kepala BRIN. Kami menilai hingga hampir dua tahun waktu berjalan belum ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan maupun kebijakan dari BRIN. Yang ada malah kontroversi dan ketidakprofesionalan dari para pejabat BRIN,” ujar Anggota Komisi VII dari Fraksi PKB DPR Syaikhul Islam Ali, Rabu (1/2).

Sebelumnya, Komisi VII DPR merekomendasikan dua hal setelah melakukan Rapat Kerja dengan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1). Rekomendasi tersebut meliputi pencopotan Kepala BRIN dan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus terhadap penggunaan anggaran BRIN tahun 2022.

Baca juga : Gus Halim: BUM Desa Harus Selamatkan Aset Budaya Desa

Syaikhul mengatakan, sebagai lembaga baru, BRIN harusnya fokus pada program konsolidasi kelembagaan. Apalagi BRIN merupakan lembaga yang terbentuk atas berbagai entitas riset dan inovasi yang jumlahnya belasan hingga puluhan.

“Nah harusnya ada prioritas program terkait konsolidasi kelembagaan ini. Tetapi fakta di lapangan masih ada kerancuan terkait otoritas kewenangan maupun skema penggabungan. Banyak pegawai BRIN yang mengeluh karena harus rebutan sekadar tempat duduk karena ketidaksiapan sarana prasarana dalam proses penggabungan ini,” katanya.

Dia mengakui, program konsolidasi BRIN ini merupakan masalah krusial dan tidak mudah dilakukan. Di sinilah harusnya peran penting Kepala BRIN sebagai leader untuk memastikan proses konsolidasi kelembagaan ini berjalan smooth dan bisa diterima semua pihak.

Baca juga : Inter Minta Lukaku Didiskon

“Namun, hampir dua tahun terakhir tidak ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan. Sehingga BRIN masih belum menemukan pola terbaik dalam menghasilkan kebijakan di bidang riset dan inovasi,” katanya.

Legislator asal Jawa Timur I ini menegaskan, jika perlu ada upaya cepat dalam menyelamatkan BRIN. Dia pun menyarankan agar pertimbangan kapabilitas dan profesional harus ditonjolkan dalam memilih Kepala BRIN yang baru alih-alih pertimbangan politis.

“Sebagai seorang manajer, bisa saja Kepala BRIN tidak harus berlatar seorang peneliti tetapi seorang manajer profesional untuk memastikan konsolidasi kelembagaan bisa dilakukan dengan seksama. Kita tahu Bersama, misalnya Menteri Kesehatan meskipun tidak berlatar sebagai seorang dokter ternyata mampu memperbaiki kinerja dari kementerian dalam menghadapi situasi pandemi kemarin,” pungkasnya.

Baca juga : Nama Mahfud MD Berkibar Di Musra XVI Yogyakarta

Kepala BRIN Tri Handoko sudah bersuara atas desakan Komisi VII DPR itu. Tri Handoko terlihat santai saja. Sepanjang rapat dengan Komisi VII, mantan Kepala LIPI ini juga terlihat tenang. Setiap interupsi dari anggota, ia ketik di laptopnya.

“Jadi, kami akan segera lakukan investigasi terkait hal yang jadi masukan yang dari Bapak/Ibu sekalian. Sekian, terima kasih,” ucap Laksana, dapat rapat dengan Komisi VII DPR.

Usai rapat, Tri Handoko ditanyai wartawan soal desakan pencopotannya oleh Komisi VII DPR. Kali ini, ia memilih diam. “Tidak ada (tanggapan). Itu silakan ditanyakan ke Komisi VII (alasan rekomendasi pemberhentian),” jawab Handoko.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.