RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR bersama tiga organisasi penggerak pemerintahan desa, yaitu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS). Diikuti ribuan anggota APDESI, PPDI, dan ABPEDNAS, Sosialisasi Empat Pilar MPR yang diadakan dalam rangka Peringatan 9 Tahun Undang-Undang Desa ini memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai 'Penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Peserta Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa Terbanyak'.

Pemberian Rekor MURI ini melengkapi 4 Rekor MURI sebelumnya yang diterima Bamsoet, sapaan akrab Bambang. Pertama, Rekor MURI Penyelenggaraan Turnamen Catur Terbuka Piala Ketua DPR dengan Peserta Master Terbanyak di Dunia 2019. Kedua, Rekor MURI Penyelenggaraan Turnamen Catur dan Sosialisasi 4 Pilar MPR dengan pecatur terbanyak 2020. Ketiga, Rekor MURI Katagori Sosialisasi 4 Pilar MPR kepada Komunitas Motor Terbanyak 2020. Keempat, Rekor MURI Penyelenggaraan Kejuaraan Tembak Reaksi Level III Sekaligus Sosialisasi 4 Pilar MPR dengan Peserta Terbanyak 2020.

"Membangun Indonesia tanpa membangun desa adalah omong kosong. Karenanya, komitmen kolektif dari puluhan ribu desa untuk bersatu, bekerjasama bahu membahu, adalah modal penting dan fundamental dalam membangun Indonesia. Sangatlah tepat jika semangat desa bersatu membangun Indonesia bisa diwujudkan bersama," ujar Bamsoet, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di hadapan ribuan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama APDESI, PPDI dan ABPEDNAS, di Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (19/3).

Berita Terkait : Indonesia Raih Penghargaan MURI Pendaratan Pertama Seaplane Di Atas Danau

Acara ini turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Boy Rafli Amar, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat APDESI Surta Wijaya, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional PPDI Widhi Hartono, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ABPEDNAS Indra Utama.

Ketua DPR ke-20 ini menuturkan, desa adalah unit pemerintahan terkecil yang langsung bersentuhan dengan kehidupan rakyat. Sehingga menjadi ujung tombak pembangunan, dimana aspirasi rakyat digali, dihimpun, dikelola, dan disalurkan. 

"Desa merupakan dinamisator dan akselerator pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Sekaligus menjadi parameter dan indikator kekuatan perekonomian nasional yang memberikan daya tahan dan daya tangkal, ketika kita dihadapkan pada berbagai ancaman krisis perekonomian," kata Bamsoet. 

Berita Terkait : Gandeng Pakar, MAHUPIKI Sosialisasi KUHP Baru Di Kota Semarang

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, desa juga berperan sebagai stabilisator iklim politik. Isu-isu yang cenderung menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat direduksi dan diminimalisir oleh kesahajaan kehidupan sosial masyarakat desa.

"Desa merupakan sumber nilai-nilai kearifan lokal yang membentuk jati diri dan kepribadian bangsa. Dimana masih dapat dirasakan kehidupan masyarakat yang penuh dengan gotong royong, tepa selira, jiwa solidaritas dan semangat kebersamaan. Desa juga pilar utama kedaulatan pangan, dimana berbagai produk pertanian dihasilkan dan menjadi tumpuan bagi keberlangsungan kehidupan bangsa, dari generasi ke generasi," urai Bamsoet. 

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini mengapresiasi atas beberapa kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan desa selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Data Kementerian Keuangan mencatat jumlah desa dalam kategori 'sangat tertinggal' mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari 14.047 desa 'sangat tertinggal' pada tahun 2018, menjadi 4.365 desa pada tahun 2022. Sedangkan desa dengan kategori 'tertinggal' sebanyak 33.339 desa pada tahun 2018, turun menjadi 9.221 desa pada tahun 2022.

Berita Terkait : Peringati 9 Tahun UU Desa, Mendes PDTT Gelar Selametan Di Desa Perbatasan

Catatan menggembirakan lainnya adalah dalam ranah kehidupan sosial politik, semakin banyak program desa yang diselenggarakan dalam kerangka membangun wawasan kebangsaan. Misalnya, pencanangan program 'Desa Pancasila' atau 'Desa Konstitusi' yang diselenggarakan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila, dan membangun masyarakat sadar Konstitusi di tingkat desa.

"Sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Tanpa beliau barang kali perhatian negara pemerintah ke desa amatlah minim. Mudah-mudahan ke depan perhatian pemerintah akan lebih besar lagi kepada desa-desa. Termasuk menyetujui usulan agar anggaran dana desa dinaikkan menjadi 10 persen dari APBN," pungkas Bamsoet.■