Kemlu, Panggil Para Dubes

RM.id  Rakyat Merdeka - Kalangan senayan miris dengan semakin maraknya Warga Negara Asing (WNA) yang ‘nyambi’ bekerja di Bali. Pemerintah pun diminta segera menindak turis-turis nakal ini.

Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menilai, banyaknya WNA menyalahgunakan visa kunjungan wisata menunjukkan kurang tegasnya penerapan aturan dan pengawasan terhadap para wisatawan asing. Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Bali akan terus diserbu para WNA yang ingin menetap dan mencari penghidupan.

“Bali hari ini bukan saja tem­pat wisata bagi para turis, tetapi tempat mereka mencari uang. Selain menabrak aturan keimigrasian, turis ini mengambil alih lapangan pekerjaan yang bisa dikerjakan warga lokal. Padahal, WNA ini bukan special skill. Ini sungguh disayangkan,” ujar Christina, kemarin.

Baca juga : Hore, INSA Kembali Jadi Keluarga Besar FASA

Dari berbagai temuan di la­pangan, lanjutnya, ditemukan tak sedikit WNA yang melaku­kan pekerjaan rental kendaraan, salon, fotografer dan jenis peker­jaan lain yang banyak dikerjakan warga setempat.

“Bukan tidak menginginkan investasi luar masuk, kita justru sangat mendukung, tentunya sesuai regulasi yang ada. Isu kita lebih terkait pekerjaan-peker­jaan yang dirambah WNA yang sesungguhnya bisa dikerjakan warga kita,” sambung Christina.

Atas dasar itu, Christina men­dorong agar masalah di Bali ini menjadi perhatian serius dari Ke­menterian Luar Negeri (Kemlu).

Baca juga : Bukalapak Dan Prakerja Gelar Pelatihan Online Gratis

“Panggil duta besar (dubes) agar mengeluarkan semacam im­bauan larangan bekerja tanpa izin untuk warga negaranya di Indo­nesia khususnya Bali,” tegasnya.

Kebijakan ini untuk memas­tikan WNA yang berkunjung ke Indonesia benar-benar merupak­an wisatawan, bukan sebaliknya, nyambi bekerja sehingga menggeser mata pencaharian warga di Bali.

Menurutnya, persoalan WNA yang nyambi bekerja di Bali ini tidak hanya selesai pada urusan keimigrasian dan ketenagakerjaan, tetapi juga terkait diplomasi antarnegara.

Baca juga : Ganjar: Desa Jadi Indikator Penting Mengukur Kemajuan Daerah

“Jadi, kami mendorong dua pihak bergerak, baik Pemerintah maupun otoritas negara asal WNA”, usulnya.

Christina mengingatkan, jika masalah WNA bekerja di Bali ini terus bergulir tanpa ada solusi, berpotensi mengganggu konteks kedaulatan negara. Apalagi makin banyak turis yang berulah, sehingga menimbulkan keresahan dan gesekan dengan warga lokal.

“Ini tidak sehat. Betul Bali tempat wisata dan siap menerima siapa pun, tetapi untuk kepentingan kedaulatan negara tetap harus kita jaga bersama,” tegasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.