Dark/Light Mode

Komisi IV Soroti Kebijakan PKH Kementan

Program Nametag Tak Penting, Vaksinasi Juga Banyak Masalah

Minggu, 18 Juni 2023 07:50 WIB
Ketua Komisi IV DPR Sudin. (Foto: Dok. Humas Kementerian KP)
Ketua Komisi IV DPR Sudin. (Foto: Dok. Humas Kementerian KP)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komisi IV DPR Sudin menyoroti tingginya serangan virus yang menyerang hewan ternak. Namun, program vaksinasi pada hewan yang dilakukan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Ditjen PKH Kementan) justru diduga bermasalah.

Sudin menegaskan, Komisi IV DPR telah memberikan dukungan terhadap setiap upaya peningkatan produksi pangan dan antisipasi serangan penyakit terhadap hewan ternak. Hal itu melalui pembelian vaksin untuk memperkebal hewan ternak dari serangan virus.

"Itu kalau beli vaksinnya benar. Ini kan PKH juga banyak masalah pengadaan vaksin ini," kata Sudin.

Baca juga : Kirim Surat Ke KPK, Mentan Minta Pemeriksaan Ditunda Jadi 27 Juni

Sudin sejak September 2022 telah memperingatkan adanya dugaan persoalan pengadaan vaksin untuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Ketua DPD PDIP Lampung ini juga menyoroti program yang digagas PKH Kementan untuk tahun 2024, yang tidak memberi dampak pada upaya peningkatan populasi hewan ternak.

Salah satunya, pengadaan 'nametag' pada hewan ternak untuk pendataan populasi hewan ternak.

Baca juga : Jamin Keberlanjutan Program, TEKAD Gandeng Pemda Dan Pendamping Profesional

"Nametag ini tidak diperlukan juga kok. Kita lihat hari ini. Jadi, tidak ada korelasi anggaran dengan produksi," katanya.

Sementara, anggota Komisi IV DPR Yohanis Fransiskus Lema menekankan pentingnya penambahan anggaran untuk pencegahan dan pengendalian penyakit yang menyerang hewan ternak terutama zoonosis.

"Jadi rabies, African Swine Fever (ASF/Demam Babi Afrika) dan seterusnya," kata pria yang akrab disapa Ansi ini.

Baca juga : Transisi Akhiri Kedaruratan Covid, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Berikutnya, sambung dia, terkait asuransi usaha ternak yang oleh Ditjen PKH Kementan dianggarkan sebesar Rp 26 miliar. Anggaran sebesar itu masih kurang, mengingat tingginya serangan virus pada hewan ternak.

Dia lalu menyebut, sejumlah daerah yang mengalami serangan penyakit pada hewan seperti di kampung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di Luwu Raya, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ribuan hewan ternak babi mati karena serangan ASF.

"Di kampung saya juga ada rabies yang sudah 26 tahun ada di Nusa Tenggara Timur. Saya kira harus ada vaksinasi terhadap ternak dan ini betul-betul butuh anggaran," ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.