Dark/Light Mode

Sinergitas DPR Dan Pemerintah, Kunci Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 1 Juli 2023 13:06 WIB
Gedung MPR/DPR (Foto: Ist)
Gedung MPR/DPR (Foto: Ist)

 Sebelumnya 
DPR memiliki tugas utama dalam pembuatan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang. Setelah disahkan, pemerintah sebagai eksekutif menjalankan apa yang tertuang dalam perundang-undangan.

DPR juga memiliki peran dalam penetapan dan pengawasan anggaran negara. Mereka membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah.

Selain itu, DPR juga terlibat dalam pembahasan dan evaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan negara.

Selanjutnya, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga eksekutif. Parlemen melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, pelaksanaan program-program pemerintah, serta kinerja menteri dan pejabat pemerintahan lainnya.

Sedangkan menurut Undang Undang No 30 Tahun 2013 tentang Administrasi Pemerintahan, fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan, yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Jika melihat fungsinya, parlemen dan pemerintah ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Saling menguatkan satu sama lain.

Perpaduan antara parlemen dan pemerintah membuat roda pemerintahan Indonesia menjadi terus berputar sesuai jalurnya. Parlemen tanpa pemerintah, lumpuh. Sebaliknya, pemerintah tanpa parlemen bisa sewenang-wenang dan otoriter.

Baca juga : Digitalisasi Pertanian Di Wonogiri, INDICO Kerek Kesejahteraan Petani

Agar pemerintah bisa terkontrol dan tidak sewenang-wenang, maka, fungsi pengawasan parlemen harus dikuatkan.

Kenapa sistem pengawasan diperlukan?

Sebab, karakter pemerintah yang mempunyai kewenangan penuh terhadap pemerintahan akan membuat semena-mena.

Karena itu, para pendiri bangsa dan tokoh reformasi pasca 1998 sudah membuat koridor serta aturan yang membuat peran parlemen seimbang dengan pemerintah, supaya pemerintah tak semena-mena dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Perlu Check and Balances Untuk Membangun Sinergitas

Indonesia pernah mengalami masa-masa pemerintahan yang super power dan otoriter. Bahkan, selama masa orde baru, DPR dianggap sebagai "tukang stempel" kebijakan pemerintah yang berkuasa.

Hal itu terjadi, karena karakter pemerintah bisa semena-mena jika tanpa pengawasan, maka, perlu check and balances. 

Baca juga : Kalangan Muda Generasi Z Dan Alfa Luncurkan Gen Perubahan

Firman Soebagyo menuturkan, checks and balances dalam rangka optimalisasi fungsi lembaga akan diterapkan secara baik, harus terjadi keseimbangan kekuasaan.

Untuk itu, hubungan atau sinergi parlemen dan pemerintah memang harus baik agar keseimbangan terjadi.

Dengan penguatan check and balances, sistem demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi bisa dikembangkan.

"Yang namanya parlemen dan pemerintah adalah mitra kerja dalam membuat kebijakan. Parlemen membuat kebijakan dan pemerintah yang melaksanakan," ujar Firman.

Fungsi kontrol penting karena segala sesuatu kalau tidak kontrol akan berisiko. Akan ada kecenderungan pemerintah selalu merasa benar.

"Kalau parlemen dan pemerintah bersatu. Siapa yang akan mengontrol? Yang mengontrol adalah civil society dan masyarakat yang berada di luar sistem," terangnya.

Sementara, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengakui jika saat ini sinergitas yang terjalin antara DPR dan pemerintah cukup baik.

Baca juga : Sah! Pemerintah Tambah 2 Hari Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha

Bahkan, ia menganggap, pada masa DPR periode pimpinan Puan Maharani dan pemerintahan Jokowi, sinergitas parlemen dan pemerintah mencapai puncaknya.

"Saya kira kalau bicara mengenai sinergitas parlemen dan pemerintah saat ini paling baik. Sebab, apa yang diinginkan oleh pemerintah dengan mudah didukung oleh DPR," ungkap Lucius kepada RM.id.

Kendati begitu, ada sisi negatif ketika sinergitas parlemen dan pemerintah tanpa kontrol, yakni produk legislasi yang kurang berkualitas.

Efeknya, Undang Undang yang dihasilkan banyak dipermasalahkan oleh masyarakat hingga digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena kebijakan yang dibuat pemerintah tidak selalu singkron dengan apa yang diinginkan publik,” ujar dia.

Agar produk legislasi lebih berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat, sinergitas yang dibangun antara parlemen dan pemerintah harus check and balances. Jika pemerintah ingin membuat kebijakan yang keliru, maka parlemen yang meluruskan.

"Parlemen bisa menjembatani kebijakan pemerintah agar tidak bertabrakan dengan kepentingan rakyat. Karena prinsipnya, integritas yang dijalin oleh parlemen dan pemerintah demi satu tujuan bersama yakni untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera," ingat Lucius.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.