Dark/Light Mode

Cegah Diabetes Anak, Perlu Intervensi Kebijakan Pemerintah

Kamis, 6 Juli 2023 09:06 WIB
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat memberi sambutan pada diskusi daring bertema Ancaman Diabetes Melitus pada Anak-Anak Indonesia Sangat Mencemaskan, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (5/7). Foto: Istimewa
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat memberi sambutan pada diskusi daring bertema Ancaman Diabetes Melitus pada Anak-Anak Indonesia Sangat Mencemaskan, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (5/7). Foto: Istimewa

 Sebelumnya 
Spesialis Gizi Klinik, dr. Mulianah Daya mengungkapkan, dampak meningkatnya jumlah penderita DM mengurangi angka harapan hidup suatu bangsa sekitar 5-10 tahun dan menjadi beban sosial ekonomi.

Bila ada upaya deteksi dini, ujar Mulianah, kondisi tersebut bisa dicegah. Peran orang tua dan keluarga sangat signifikan untuk membatasi pola asupan anak-anaknya.

Mulianah mengungkapkan, berdasarkan rekomendasi WHO batasan konsumsi gula yang disarankan adalah 5-10 persen dari total asupan energi per orang per hari.

Baca juga : Tak Perlu Ribut Soal JIS, Ada 22 Stadion Yang Bakal Direnovasi Pemerintah

Diakuinya saat ini di Indonesia akses makanan sehat belum terjangkau oleh masyarakat, baik dari sisi literasi maupun dari sisi daya beli.

"Konsumen belum sepenuhnya memahami informasi pada label makanan dan harga apel belum terjangkau masyarakat luas," ujarnya.

Founder & Chief Executive Officer CISDI, Diah Satyani Saminarsih kondisi DM di tanah air dapat dikritisi melalui tiga hal yaitu data, kebijakan secara umum dan masyarakat yang terdampak.

Baca juga : Nasib Divestasi Vale Diputuskan Pemerintah Bulan Ini

Saat ini, ujar Diah, Indonesia tidak kekurangan data tentang DM. Bila masyarakat punya literasi tentang DM yang baik, tambahnya, melalui sosialisasi yang masif pasti bisa diatasi.

Kebijakan kesehatan dengan menerapkan layanan kesehatan primer melakukan skrining, dalam upaya pencegahan DM, ujar Diah, harus melakukan sejumlah upaya transformasi dulu.

Karena, tegas Diah, kebijakan di sektor kesehatan juga harus sejalan dengan kebijakan di sektor lain. Terkait tingginya prevalensi DM, tambahnya, karena terjadi penerapan kebijakan yang bertolak belakang antara kebijakan kesehatan dan kebijakan perdagangan dan industri.

Baca juga : Komisi XI DPR: Kendalikan Inflasi, Perlu Kerja Sama Pemerintah Pusat Dan Daerah

Menurut Diah, penegakan hukum terhadap food labeling harus konsisten, untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.