PPDB Cuma Indah Di Paparan

 Sebelumnya 
Dia bilang, cara Pemerintah mengawal sistem PPDB tidak jelas, bahkan sama sekali tidak menuju road map peme­rataan kualitas pendidikan yang ditetapkan. Sekolah favorit tetap saja bermunculan. Ini menunjukkan, sistem zonasi dalam PPDB ini sama sekali tidak menghadir­kan pemerataan pendidikan.

“Kalau yang dibantu sekolah-sekolah itu saja, tidak menyebar, guru berkualitas ditaruh di situ saja, tidak ada perpindahan, ya panennya seperti itu,” ujarnya.

Karena itu, dia mendorong agar ada evaluasi total terhadap sistem PPDB ini. Apalagi dampak sistem PPDB ini malah membuat karakter pendidikan sangat jauh dari harapan. Sebab yang terjadi, sistem ini malah melahirkan kecurangan dan ini terjadi setiap tahunnya.

Baca juga : PN Jaksel Menangkan Gugatan Keluarga Eks Pangkostrad Letjen Purn Kemal Idris

“Kalau surat keterangan domisili saja bodong, atau masuk satu Kartu Keluarga (KK) itu bisa berpuluh-puluh orang dalam rumahnya sebesar apa, ini tidak masuk akal. Mau jadi apa kalau masuk sekolah saja dengan cara ngapusi begitu rupa. Mau bangun karakter seperti apa kalau seperti ini,” sentilnya.

Senada, anggota Komisi X DPR Illiza Sa’aduddin Djamal mengusulkan agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengkaji ulang sistem zonasi dalam PPDB.

Sistem PPDB saat ini malah melahirkan polemik yang meng­akibatkan akses pendidikan semakin sulit bagi masyarakat Indonesia.

Baca juga : Ojol Ganjar Dirikan Posko Pemenangan Dan Bedah Basecamp Di Serang

“Dari 7 (tujuh) tahun (kebi­jakan zonasi), belum bisa menghasilkan dampak maksimal terhadap peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB,” sesal politisi Fraksi PPP ini.

Sistem PPDB, lanjutnya, malah melahirkan perilaku buruk dari masyarakat yang terpaksa melakukan pembohongan ketika ingin menyekolahkan anaknya.

Dia meminta Pemerintah Daerah mengawasi ketat setiap tahapan PPDB. Langkah ini menjadi krusial agar pemerataan pendidikan di Indonesia secara perlahan terwujud. Selain itu, kuota jalur prestasi kudu diperbesar agar calon murid tetap memperoleh akses dalam mendapatkan pendidikan.

Baca juga : Kejaksaan Bongkar Mafia Tanah Di Proyek Nasional

“Harus dilakukan evaluasi menyeluruh termasuk Menteri (Kemendikbudristek). Mungkin Presiden Jokowi juga harus melihat ini persoalan besar. Karena beliau juga ingin agar sumber daya manusia unggul itu bisa tercipta, bisa terwujud untuk Indonesia,” tandasnya.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Selasa 25/7/2023 dengan judul Hanya Melahirkan Banyak Kecurangan, PPDB Cuma Indah Di Paparan

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.