Johan Budi Soroti Pelaku Narkoba Tewas Diduga Dianiaya Oknum Polisi

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi III DPR menyoroti tewasnya terduga pelaku kasus narkoba yang diduga dianiaya oleh tujuh anggota Polri. Komisi yang membidangi hukum ini meminta agar pelaku penganiayaan ditindak tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran.

“Kejadian ini sangat disayangkan, seharusnya kantor polisi jadi tempat yang paling aman karena dijaga polisi 24 jam. Ini kok sampai ada yang meninggal,” kata Anggota Komisi III DPR, Johan Budi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/7).

Seperti diketahui, tujuh oknum polisi Polda Metro Jaya menjadi tersangka dan telah ditahan karena  diduga menganiaya pelaku narkoba berinisial DK (38). Satu orang lagi yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kini berstatus DPO.

Polda Metro Jaya sendiri menduga ada sembilan oknum polisi yang terlibat dalam kasus penganiayaan ini, namun satu di antaranya dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana sehingga kasusnya ditangani Bidpropam. Johan Budi meminta Polisi mengusut tuntas kasus tersebut.

Baca juga : Pertamina Apresiasi Polres Karawang Ungkap Oknum Pengoplos LPG

“Sanksi harus tegas, kalau terbukti bersalah harus dihukum dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku,” ucapnya.

“Terlebih saat ini Kapolri Listyo Sigit Prabowo sangat tegas, tidak mengkompromikan oknum polisi yang melakukan pelanggaran sekecil apapun, apalagi sampai ada yang meninggal,” sambung Johan Budi.

Legislator dari Dapil Jawa Timur VII tersebut juga meminta pihak kepolisian mengusut motif dugaan penganiayaan DK yang ditangkap di Purwakarta itu, termasuk apakah kematian korban terkait dengan pelanggaran prosedur penyidikan. Johan mengingatkan polisi untuk menjalankan proses penyidikan kasus tanpa melakukan pelanggaran.

“Jangan karena kurangnya bukti dalam penyidikan kemudian memakai jalan pintas dengan menganiaya demi mengejar pengakuan tersangka,” tegas Johan Budi.

Baca juga : Saudi Perlu Pengaturan Lebih Cermat Cegah Tragedi Mina Dan Suhu Panas

Lebih lanjut, Polri diimbau untuk mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat. Khususnya, kata Johan Budi, layanan pengaduan terkait pelanggaran prosedur dalam penyidikan, misalnya bila ada intimidasi dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis seperti dalam kasus ini.

“Termasuk yang di pelosok-pelosok daerah, yang jauh dari pusat, itu harus diperhatikan. Dan kalau ada pengaduan harus respons cepat,” tutur Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR  tersebut.

Johan Budi pun mendukung upaya Polri menindaklanjuti kasus kematian DK hingga membuat 7 oknum Polda Metro Jaya yang terlibat itu terancam dipecat. Mereka dianggap melanggar Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri dan juga Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2023.

Upaya itu dinilai sebagai bentuk ketegasan dari Polri. Apalagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit pernah menyatakan pihaknya terus berbenah diri melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga : Pelaku WN Australia Ternyata Cepu Polisi

“Permintaan maaf yang disampaikan Kapolri kepada masyarakat pada HUT Bhayangkara Ke-77 harus ditindaklanjuti dengan pemberian hukuman dan tindakan yang tegas kepada oknum polisi yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana,” tutup Johan Budi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.