Dark/Light Mode

PPDB Dan MPLS Menelan Korban

Mana Nih, Terobosan Nadiem

Jumat, 4 Agustus 2023 07:30 WIB
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. (Foto: dok. DPR RI)
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. (Foto: dok. DPR RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dunia pendidikan masih dipenuhi banyak masalah. Setelah kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), ada lagi masalah di kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Senayan mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memperbaiki masalah ini.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, perbaikan sistem PPDB mesti cepat dilaku­kan. Sebab, kasus-kasus peneri­maan siswa baru terus muncul dan selalu berulang setiap tahun.

“Mas Menteri baiknya tak mengeluh, tapi ambil langkah konkret meningkatkan kualitas PPDB, baik pada proses seleksi, penerimaan, hingga adaptasi siswa baru dengan lingkungan sekolah,” kata Huda, kemarin.

Baca juga : OJK Dan KLHK Sepakati Kerja Sama Nilai Ekonomi Karbon

Huda menuturkan, cukup ba­nyak kasus proses seleksi siswa baru yang terulang. Antara lain, manipulasi Kartu Keluarga (KK) agar siswa baru bisa diterima di sekolah tertentu, praktik jual beli kursi di sekolah negeri, dan munculnya siswa titipan dari pihak tertentu.

“Selain itu, ada sekolah kele­bihan siswa yang biasa terjadi di kawasan perkotaan. Sebaliknya, di kawasan rural, banyak seko­lah negeri yang kekurangan siswa,” ungkapnya.

Tak hanya dalam proses selek­si, lanjutnya, beragam masalah juga terjadi saat siswa baru diterima di sekolah masing-masing. Mulai dari munculnya berbagai modus pungutan liar, kewajiban membeli seragam sekolah, alat tulis, hingga buku-buku pelajaran tertentu.

Baca juga : Rossoneri Terancam Pincang

Kasus yang lebih menye­dihkan, sebut Huda, tewasnya siswa baru saat mengikuti MPLS seperti yang terjadi di SMP Negeri 1 Ciambar, Sukabumi.

Selain itu, viral foto santriwati Pondok Pesantren Mambaul Quran Magetan yang membawa senapan soft gun saat MPLS.

Dia menilai, munculnya bera­gam kasus seputar penerimaan siswa baru ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari Pemerintah.

Baca juga : MotoGP Belanda, Marquez Nggak Berani Janji Naik Podium

Pemerintah perlu membentuk lembaga khusus lintas instansi untuk mengawasi proses peneri­maan siswa baru. Satuan Tugas (Satgas) PPDB yang saat ini ma­sih bersifat imbauan, tergantung kepala daerahnya mau memben­tuk satgas maupun tidak.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.