Bamsoet Ajak Elemen Bangsa Perkuat Agenda Kebangsaan

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi kehadiran Presiden Jokowi dalam Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR, di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8). Selain menyampaikan pidato, Jokowi juga melakukan prosesi pemotongan tumpeng yang diberikan kepada Bamsoet.

Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR mengangkat tema Pemilu 2024, “Mewujudkan Demokrasi Konstitusional yang Memperkuat Persatuan Bangsa”. Dalam pidatonya, Jokowi menekankan, momentum peringatan ini sangat tepat untuk mendiskusikan strategi bangsa dalam mencapai cita-cita di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian.

Baca juga : Bamsoet Kembali Dorong MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara

Jokowi menyatakan, jika tidak dirumuskan tolok ukurnya, visi negara hanya akan menjadi jargon politik yang tidak jelas bentuknya. Visi tersebut tidak bisa dijabarkan strateginya, tidak bisa dirumuskan langkah-langkahnya, sehingga sulit diwujudkan. Visi besar jangan hanya menjadi kata-kata yang indah diucapkan. Visi besar harus membumi, taktis, dan jelas tolak ukur, strategi teknis, langkah, dan target waktunya.

Bamsoet setuju dengan hal itu. Dia menyatakan, peringatan Hari Konstitusi dan HUT MPR ini merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, serta Proklamasi Indonesia 17 Agustus.

Baca juga : Komunitas Ojol Ganjar Gelar Apel Kemerdekaan Di Gunung Papandayan

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR juga menjadi panggilan untuk memperkuat berbagai agenda kebangsaan MPR ke depan. Terutama dalam menciptakan kolaborasi sinergis dengan seluruh elemen bangsa khususnya antar lembaga negara. Sehingga MPR bersama seluruh lembaga negara dapat menyusun strategi jangka panjang dalam mengelola potensi regenerasi bangsa di segala bidang. Baik di bidang politik, pemerintahan, serta sektor-sektor strategis di bidang sosial dan ekonomi.

"Karena itu, sangat penting bagi bangsa Indonesia memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagai produk hukum yang dapat mencegah, sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi negara. Pembahasan PPHN seyogyanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sehingga memiliki waktu yang cukup dan legitimasi yang kuat," ujar Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.