Tuntaskan Masalah Hak Tanah

 Sebelumnya 
Dia juga mengusulkan Pemerintah membentuk satuan tu­gas atau lembaga yang khusus menyelesaikan sengketa perta­nahan terkait HGU ini.

Pemerintah, lanjutnya, sangat sulit membela rakyat karena alasan legalitas HGU.

“Jika ada suatu badan atau lembaga yang menangani khusus persoalan pertanahan, maka masalah HGU bisa diselesaikan. Kita butuh aksi nyata Pemerintah seperti itu, bukan dengan cara-cara yang akhirnya melawan rakyat sendiri,” katanya.

Baca juga : Dugaan Korupsi Impor Gula, Kemendag Pastikan Siap Bantu Kejagung

Terpisah, anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina prihatin atas konflik yang terjadi di Pulau Rempang.

Konflik berawal dari rencana pembangunan kawasan Rem­pang Eco-City dan konflik lahan yang melibatkan masyarakat setempat. Untuk itu, dia me­minta segala bentuk kekerasan dalam penyelesaian konflik dihentikan.

“Saya tidak setuju segala bentuk kekerasan dan menga­jak semua pihak untuk mencari solusi damai dalam menyele­saikan permasalahan ini,” tegas Nevi.

Baca juga : Harga Beras Tinggi Picu Kenaikan Inflasi Jakarta Pada September

Nevi menerangkan, Pemerin­tah mesti mengambil langkah-langkah untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang terdampak. Termasuk memberi­kan rumah tipe 45 dengan harga terjangkau, serta uang kontrak dan uang tunggu.

“Jangan sampai ada pengo­songan Pulau Rempang. Se­lama menimbulkan konflik yang mengganggu hak-hak mereka, jangan sampai Pemerintah repre­sif,” pinta Nevi.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Sabtu 7/10/2023 dengan judul Cegah Konflik Agraria Berulang, Tuntaskan Masalah Hak Tanah

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.