Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti berbagai konflik agraria yang marak terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini. Berulangnya konflik agraria tersebut, salah satunya disebabkan lambannya Pemerintah menuntaskan persoalan Hak Guna Usaha (HGU).
Wakil Ketua Komite I DPD Filep Wamafma mengatakan, Pemerintah sangat lamban mengatasi konflik agraria.
“Mitigasi risiko Pemerintah tidak berjalan dengan baik. Padahal masalah HGU di daerah-daerah di Indonesia ini sudah berlarut-larut,” kata dia dalam keterangannya, kemarin.
Baca juga : Dugaan Korupsi Impor Gula, Kemendag Pastikan Siap Bantu Kejagung
Filep lalu mengungkap hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan sekitar 8,3 juta hektare lahan HGU belum terpetakan. Hal ini menimbulkan konflik vertikal. Kemudian ada 1.700-an sertifikat bermasalah.
Dia bilang, konfliknya terjadi karena pengukuran tanah HGU sebelumnya masih berdasarkan tanda alam, belum menggunakan sistem proyeksi TM-3. Juga karena terbitnya Surat Keputusan (SK) Penetapan Kawasan Hutan dan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kawasan hutan setelah HGU terbit.
Senator asal Papua Barat ini menilai, seharusnya analisis KPK itu dijadikan dasar untuk membuat kebijakan yang prorakyat. Sebagai wakil daerah, dirinya kerap menerima aspirasi dan keluhan dari masyarakat terkait masalah HGU tersebut.
Baca juga : Harga Beras Tinggi Picu Kenaikan Inflasi Jakarta Pada September
“Saya meminta Pemerintah segera tuntaskan persoalan HGU dan persoalan tanah telantar, agar tidak menciptakan konflik antara Pemerintah dan masyarakat,” saran Filep.
Filep juga menyoroti konflik agraria yang muncul dari kebijakan investasi. Meskipun HGU berkaitan dengan investasi, namun investasi tidak boleh meniadakan perlindungan dan pengayoman pada masyarakat.
“Investasi itu penting tetapi jauh lebih penting bagaimana warga negara diberikan jaminan dan perlindungan oleh negara,” tegasnya.
Baca juga : Menteri Bahlil Sudah Sat-Set
Sebagai solusi atas permasalahan ini, Filep meminta Pemerintah segera mengambil kebijakan taktis. Tertibkan HGU yang telantar.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
