Bamsoet: Menteri Kabinet Baru Jokowi Harus Komunikatif dan Responsif

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa ragam persoalan yang terjadi, yang mengemuka dan yang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat akhir-akhir ini secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintahan baru periode 2019-2024, termasuk juga masukan bagi DPR, MPR, dan DPD masa bhakti 2019-2024. Itu menjadi bukti bahwa masyarakat semakin cerdas dan kritis, sehingga presiden dan para pembantunya dituntut memiliki sensitivitas yang tinggi serta sigap merespons aspirasi masyarakat.

"Sejatinya, tuntutan itu tak hanya dialamatkan kepada presiden dan para menteri, tetapi juga ditujukan kepada DPR, MPR, serta DPD. Para legislator dan senator diminta semakin pro aktif menyerap aspirasi masyarakat di semua daerah. Penyerapan aspirasi atau permasalahan itu kemudian dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya dengan pemerintah melalui setiap kementerian sesuai konteks persoalannya," ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet ini, Minggu (6/10).  

Baca juga : HUT ke-74 KAI, Menteri Rini Resmikan Monumen Lokomotif di Bandung

Hasil kerja nyata pemerintah dan parlemen masa bhakti terdahulu, kata Bamsoet, harus lebih ditingkatkan. Berbagai rangkaian unjuk rasa dan ledakan beberapa peristiwa, baik di Papua maupun beberapa kota di Jawa dan Sulawesi harus menjadi renungan kita. Rangkaian pesan dari unjuk rasa dan peristiwa itu secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintah baru nantinya, dan juga masukan bagi DPR, MPR, dan DPD.

Konsekuensinya, lanjut Bamsoet, Presiden terpilih Jokowi bersama Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin harus memilih menteri yang tidak sekadar pekerja keras seperti periode sebelumnya, tetapi juga sosok menteri yang responsif terhadap aspirasi masyarakat di semua daerah. Aspirasi dan ketidakpuasan antara daerah yang satu dengan lainnya pasti tidak sama, karena karakter daerah dan masyarakat Indonesia memang berbeda-besa.

Baca juga : 2 Mahasiswa Tewas Berdemo di Kendari, Jokowi Minta Kapolri Investigasi

"Papua dapat dijadikan contoh kasus. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah memberi perhatian lebih kepada Papua. Namun, segala sesuatu yang telah dikerjakan di Papua itu ternyata belum bisa memuaskan semua elemen masyarakat di Papua. Berangkat dari kecenderungan itu, Pemerintah bersama parlemen tentu harus mencari rumusan baru untuk menjawab aspirasi masyarakat Papua," tuturnya. 

Bamsoet paham betul, menjadi hak prerogatif presiden untuk memilih sosok menteri dari berbagai komunitas, termasuk unsur partai politik (parpol) maupun para profesional. Namun, karena Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan pada beberapa sektor,  sosok menteri yang mau bekerja keras tentu menjadi persyaratan utama. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah sosok menteri yang juga responsif dan komunikatif dengan semua elemen masyarakat.

Baca juga : Dua Mahasiswa Meninggal di Kendari, Jokowi Ucapkan Belasungkawa

"Menteri yang komunikatif dengan publik amat diperlukan agar dia mau mendengar dan menyerap aspirasi publik. Penyerapan aspirasi itu kemudian direspons para menteri melalui program kerja dan kebijakan atau peraturan menteri," tandasnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.