Bamsoet Ajak Hindari Konflik Horizontal Jelang Pemilu

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan, salah satu tantangan kebangsaan yang dihadapi Indonesia saat ini berupa potensi konflik horizontal di tengah kontestasi politik. Sejarah mencatat, pada setiap penyelenggaraan Pemilu, selalu meninggalkan residu persoalan. Karenanya, menyongsong penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, harus dihindari paradigma klise, yaitu kontestasi politik menjadi pemantik lahirnya konflik horisontal. 

"Kontestasi politik tidak boleh memicu polarisasi masyarakat pada dua kutub-kutub yang berseberangan, baik sebelum, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu. Kita harus bercermin dari pengalaman sejarah, bahwa konflik yang terlahir dari kontestasi politik, seringkali meninggalkan trauma dan bekas luka yang lama sembuhnya," ujar Bamsoet, saat Sosialisasi Empat Pilar MPR bersama DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen, Kamis (16/11).

Baca juga : Sosialisasi 4 Pilar di Binus, Bamsoet Dorong Penguatan Sistem Hukum Nasional

Acara ini dihadiri Deputi Sekjen Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi MPR Hentoro Cahyono, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen Halimah Nurhayati, serta para fungsionaris Partai Golkar Kabupaten Kebumen.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, dalam konsepsi negara demokrasi, Pemilu harus dimaknai sebagai ajang adu gagasan, dan momentum untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Artinya, Pemilu tidak seharusnya melahirkan percikan-percikan konflik, apalagi sampai mengorbankan ikatan soliditas kebangsaan diantara sesama anak bangsa. 

Baca juga : Bamsoet Ajak Komunitas Otomotif Tak Terprovokasi Black Campaign Pendukung Capres

"Tentunya, kita mengharapkan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dapat mengawal proses Pemilu yang jujur, adil, damai, berkualitas, dan yang tidak kalah pentingnya, juga bermartabat. Pada akhirnya nanti, siapapun yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, memiliki kewajiban konstitusional untuk membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera, adil dan makmur," kata Bamsoet. 

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menambahkan, bangsa Indonesia juga tengah menghadapi ancaman krisis dan hegemoni ekonomi-politik global. Bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman krisis ekonomi politik global. IMF memperkirakan sepertiga ekonomi dunia akan mengalami penyusutan. Bank Dunia memprediksi terjadinya resesi ekonomi global.

Baca juga : HNW: Wujudkan Persatuan Dan Kebersamaan Dalam Keragaman

Kondisi ini diperburuk oleh belum kondusifnya iklim geo politik global yang masih dijejali oleh perang Rusia-Ukraina, eskalasi ketegangan China-Taiwan, potensi konflik di semenanjung Korea, memburuknya hubungan Turki dan Yunani, ketegangan di kawasan Laut China Selatan, dan saat ini diperburuk oleh agresi militer Israel ke Palestina.

"Di sisi lain, hegemoni ekonomi politik oleh negara-negara juga menjadi ancaman tersendiri, khususnya bagi negara seperti Indonesia. Dengan kekayaan sumberdaya yang kita miliki, letak geografis yang strategis di antara dua benua dan dua samudera yang perairannya dilintasi 40 persen jalur perdagangan laut dunia, menempatkan kita sebagai center of gravity dan sekaligus menjadikan kita dalam posisi rentan terhadap pengaruh dan infiltrasi asing, serta ancaman keamanan maritim," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.