Infrastruktur Daerah Tidak Boleh Dilupakan

 Sebelumnya 
Kedua, sungai Kampar, yang dikerjakan tahun ini masih dalam progres. “Harusnya bisa dikerjakan ke tahun depan,” sambungnya.

Anggota Fraksi PKS ini menjelaskan, luas kewenangan Ba­lai Wilayah Sungai (BWS) III Provinsi Riau ini memang sangat besar. Untuk lingkup di Ordo I saja, itu panjangnya bisa menca­pai 2.800 kilometer yang terdiri dari empat sungai.

Baca juga : Pemerintah Kebut Pembangunan Infrastruktur Danau Toba

“Kasusnya ratusan cuma penanganan turap tebingnya hanya 5 titik dan ironisnya tidak ada De­tail Engineering Design (DED) untuk kasus-kasus baru semenjak tahun 2021,” jelasnya.

Syahrul mengaku sudah mengadukan masalah ini tapi sayangnya, untuk BWS tidak me­miliki DED tahun 2022 dan 2023.

Baca juga : Nomor Urut Dikocok Tidak Boleh Dirembuk

“Tahun 2024 ada kasus kritis saya usulkan dan itu dari ma­syarakat, tapi alasannya tidak ada DED. Jadi saya malu juga di depan masyarakat jadinya. Masa beberapa tahun tidak ada DED,” sesalnya.

Politisi dapil Riau II ini pun menyayangkan tidak adanya du­kungan anggaran untuk penataan sungai-sungai di Riau. Kondisi ini kontras dengan penganggaran sungai di Kepulauan Jawa.

Baca juga : Genjot Program Infrastruktur Permukiman, PUPR Serap 69.532 Tenaga Kerja

“Kalau saya bandingkan den­gan program turap tebing di Pulau Jawa, di Banten, yang saya kunjungi hampir Rp 1 triliun. Sementara 4-5 sungai besar di Riau ini hanya 5 titik dan hanya Rp 5 miliar. Rasanya tidak adil,” ungkapnya.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Selasa 21/11/2023 dengan judul Ada Proyek Strategis IKN, Infrastruktur Daerah Tidak Boleh Dilupakan

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.