Infrastruktur Daerah Tidak Boleh Dilupakan

 Sebelumnya 
Politisi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur VIII ini berharap, Kementerian PUPR hendaknya memperhatikan masukan dari dewan. Hal ini juga sebagai ama­nah dari Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau yang dikenal dengan nama M3.

“Kami berharap banyak untuk program kerakyatan yang bisa kami bawa atau berikan kepada masyarakat,” harapnya.

Baca juga : Pemerintah Kebut Pembangunan Infrastruktur Danau Toba

Hal senada dilontarkan anggota Komisi V DPR Syahrul Aidi Maazat. Dia juga menyampaikan apresiasi atas segala upaya dan kerjas keras Menteri Basuki dan jajaran dalam me­nyelesaikan persoalan termasuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Semoga menjadi amal saleh nantinya,” doanya.

Baca juga : Nomor Urut Dikocok Tidak Boleh Dirembuk

Namun demikian, dia menyayangkan program kerakyatan yang ada di daerah pemili­hannya, Riau, belum berjalan dengan baik.

Dia lalu menyoroti program tahun 2024 di Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR, khususnya di balai wilayah sungai, yang belum memperha­tikan kepentingan dapilnya.

Baca juga : Genjot Program Infrastruktur Permukiman, PUPR Serap 69.532 Tenaga Kerja

“Saya dapat informasi untuk pantai tidak ada program tahun 2024. Alasannya karena selama ini, saya nanya dari (pembiayaan) SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sudah habis katanya. Ada juga informasi, SBSN-nya ada Rp 200 miliar, tapi Riau tidak kebagian,” ujarnya.

Syahrul mengatakan, setidaknya ada dua program yang sangat dinanti masyarakat di daerah pe­milihannya. Pertama, penataan sungai di daerah Kuala Selat yang diharapkan pembangunan­nya tahun 2024 tapi tidak masuk dalam perencanaan tahun depan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.