Bamsoet Dorong Pemakaian Truk Listrik untuk Angkutan Tambang

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik untuk menerapkan zero emission di berbagai kegiatan industri, khususnya di industri pertambangan yang menjadi sektor unggulan Kaltim. Salah satunya dengan mendorong pelaku industri pertambangan menggunakan truk listrik dalam kegiatan pertambangan.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menerangkan, sudah banyak produsen yang menawarkan truk listrik digunakan dalam aktivitas pertambangan. Salah satunya Nex Point Thailand Co Ltd yang bekerja sama dengan Power Spark Indonesia. Pelaku usaha tidak perlu membeli, cukup membayar sewa per kilometer, sehingga tidak memberatkan pelaku usaha pertambangan. 

Baca juga : Seminar 50 Tahun RI-Korsel, Bamsoet Dorong Peningkatan Hubungan Bilateral

"Penggunaan kendaraan listrik dalam aktivitas pertambangan membuktikan bahwa industri pertambangan tidak kontraproduktif dengan lingkungan. Dengan menggunakan kendaraan listrik, juga bisa meminimalisir kelangkaan BBM di daerah yang seringkali disalahgunakan untuk industri, sekaligus menekan subsidi BBM sehingga anggarannya dalam APBN bisa dialihkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan," ujar Bamsoet, usai menerima Akmal Malik, di Jakarta, Rabu (6/12).

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, dalam menerapkan zero emission, Kaltim sudah sukses menyelenggarakan perdagangan karbon. Pada Maret 2023, Kaltim, sudah menerima dana transfer senilai Rp 69 miliar, sebagai bagian kontrak dari Bank Dunia dalam program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) senilai 110 juta dolar AS atau setara Rp 1,7 triliun.

Baca juga : Terima Pengurus Himperra, Bamsoet Dorong Pemerataan Pembangunan Rumah Tinggal

"Untuk mendukung zero emission di Kalimantan Timur yang saat ini masih menjadi bagian dari kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, IMI juga akan membangun Green International Circuit di IKN, yang akan menjadi tempat diselenggarakannya berbagai balap mobil dan motor listrik seperti Formula E," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menerangkan, melihat dari pengalaman suksesnya para Pj Gubernur menjalankan kepemimpinan di setiap provinsi, menjadi yurisprudensi agar kedepannya Gubernur di setiap provinsi ditunjuk dan ditetapkan Presiden, mengingat posisi Gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Baca juga : Mentan Ajak Senator Kawal Produksi Pertanian Hingga Swasembada

"Sudah menjadi rahasia umum, selama ini Gubernur kesulitan mengundang rapat koordinasi Bupati/Wali Kota di bawahnya karena berbagai hal, seperti perbedaan partai politik maupun perbedaan politik lainnya. Menariknya, keberadaan Pj Gubernur saat ini yang ditunjuk pemerintah pusat, justru lebih mudah melakukan koordinasi dengan Bupati/Wali Kota di bawahnya. Koordinasinya dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah Kabupaten/Kota menjadi lancar, sehingga berbagai program pembangunan lebih mudah dijalankan," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.