Ingat Bro, Duit Negara Sekarang Lagi Cekak Lho

RM.id  Rakyat Merdeka - DPR dan para pengamat kebijakan publik menyoroti penggunaan helikopter untuk keperluan dinas para kepala daerah.

Hal ini menyusul polemik Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin yang menggunakan kendaraan helikopter untuk keperluan dinas dan kunjungan kerja ke Bone, Sulawesi Selatan, Sabtu (16/8/2023). Pada­hal sebelumnya, dia menyebut Anggaran Pendapatan dan Be­lanja Daerah (APBD) Sulsel defisit Rp 1,5 triliun sehingga terancam bangkrut.

Baca juga : Relawan Pena Mas Ganjar Dicurhati Sopir Angkutan Umum Di Kota Semarang

Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal mengatakan, me­mang tidak ada ketentuan yang mengatur bagi para kepala dae­rah untuk menggunakan helikop­ter untuk keperluan memperlan­car tugasnya. Namun seyogyanya, penggunaan helikopter ini betul-betul memperhatikan urgensi dan efisiensi.

Pertimbangan tersebut, sam­bung politisi PPP ini, antara lain, daerah yang akan dikunjungi sulit dijangkau jika melalui jalur darat atau akses umum lainnya. Kemudian kegiatan tersebut mendesak dilakukan sementara waktunya sangat mepet.

Baca juga : PKB Pakai Pengepungan, PDIP Andalkan Bertahan Dan Serangan Balik

“Atau bisa juga daerah itu tidak bisa dikunjungi lantaran terjadi bencana sehingga harus difasilitasi untuk urusan kenega­raan, sebagai upaya mencarikan solusi,” katanya.

Menurutnya, jika pertimbangan-pertimbangan di atas jadi dasar untuk menggunakan helikopter, maka tentunya hal ini diperbolehkan. “Terkecuali, kepala daerah itu gunakan helikopter untuk foya-foya, kegiatan tidak terlalu penting dan waktunya masih longgar. Ini yang perlu kecerdasan dari kepala daerah untuk gunakan anggaran daerah itu seefisien mungkin,” wantinya.

Baca juga : Dave Minta Publik Sabar Menunggu Sikap Airlangga

Sementara pengamat politik dan kebijakan publik M Saiful menilai, kebijakan kepala dae­rah, dalam hal ini Pj Guber­nur Sulsel menyewa helikopter untuk keperluan kunjungan kerja ke daerah, menyimpang dari nilai-nila etika pemerin­tahan yang berpihak pada rakyat. Bahkan dia menilai, Pemprov Sulsel telah kehilangan sense of crisis.

“Di tengah pertumbuhan eko­nomi yang cenderung stagnan, bahkan defisit, Pj Gubernur malah mempertontonkan model kerja yang jauh panggang dari api seperti yang pernah diucap­kannya,” kata Saiful.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.