Pilkada Lubuklinggau Terancam Gagal Lho

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) tidak memangkas pengajuan anggaran Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024 terlalu besar. Bila anggaran Pilkada hanya disetujui Rp 30 miliar, gelaran pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau tak akan berjalan lancar.

Ketua KPU Kota Lubuklinggau, Topandri berharap, Pemkot Lubuklinggau mengabulkan se­luruh usulan dana Pilkada 2024, sebesar Rp 38 miliar. Sebab, dalam proposal pengajuan dana tersebut, KPU Kota Lubukling­gau sudah menjelaskan secara detail tentang kebutuhan dan alokasi anggaran.

“Kalau hanya dikabulkan Rp 30 miliar, akan hemat luar biasa. Bahkan, alokasi anggaran yang tidak memadai itu, bisa mengganggu pelaksanaan atau kesuksesan Pilkada 2024 nanti,” tegas Topan, sapaan Topandri di Lubuklinggau, Sumatera Selatan (Sumsel), kemarin.

Baca juga : 3 DPO Kasus Asusila Anak Ditangkap, Kompolnas Dukung Polda Sulteng Hukum Berat Pelaku

Diakuinya, usulan dana Pilkada tahun depan, naik Rp 12 miliar dibanding Pilkada 2018 lalu. Na­mun, Topan mengklaim, kenaikan tersebut masih wajar, dan sudah memperhitungkan semua faktor, mulai dari inflasi harga barang, hingga kenaikan honor panitia adhoc.

“Mereka (Pemkot Lubukling­gau) harus paham. Sekarang, honor adhoc di tingkat Panitia Pemunguran Suara (PPS) men­galami kenaikan. Tadinya, honor mereka hanya Rp 500 ribu, tapi di Pilkada 2024 nanti jadi Rp 1,5 juta,” jelas Topan.

Selain fakor inflasi dan hono­rarium, lanjut dia, KPU Pusat juga memerintahkan mereka menganggarkan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD). Kare­nanya, Topan meminta Pemkot Lubuklinggau tidak memband­ingkan anggaran Pilkada 2024 dengan Pilkada sebelumnya.

Baca juga : Usul Tambahan Anggaran Tahun 2024, Kemenkop UKM Raih Dukungan Komisi VI DPR

“Bila menyamakan kebutuhan anggaran saat ini dengan sebelum­nya, Pemkot melakukan blunder. Itu kesalahan besar,” imbuh Topan.

Lebih lanjut, dia mengakui adanya potensi Sisa Lebih Peng­gunaan Anggaran (Silpa) dalam anggaran yang diajukan. Na­mun, Topan menilai, kondisi tersebut lebih baik daripada kekurangan dana di tengah jalan.

“Bila (anggaran Pilkada) kurang, siapa yang akan bayar. Jika alokasinya lebih, ya kami kembalikan,” tandasnya.

Baca juga : Bangun Jalan Lingkar Sepaku IKN, PUPR Perhatikan Aspek Lingkungan

Sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Lubukling­gau, Firdaus Abky mengatakan, usulan anggaran KPU berpotensi dipangkas cukup banyak. Salah satu alasannya, pihaknya tak menginginkan adanya Silpa dalam anggaran yang KPU ajukan.

“Pelaksanaan Pilkada 2018 lalu berjalan lancar, meski KPU hanya diberikan Rp 26,1 miliar. Pada Pilkada 2024 nanti, ke­mungkinan anggaran yang dis­etujui sebesar Rp 30 miliar. Itu pun masih mencermati kondisi keuangan daerah,” ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.