Usut Tuntas, Cegah Kasus Kecelakaan Kerja Terulang

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti peristiwa ledakan hebat di smelter PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Minggu (24/12). Pemerintah diminta menghentikan sementara (moratorium) semua operasional smelter perusahaan asal China di Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan, morato­rium itu diperlukan agar Pemerintah bisa mengaudit semua smelter tersebut secara ketat. Hal ini untuk mencegah terulangnya kecelakaan kerja yang mengaki­batkan korban jiwa.

Baca juga : Kemenperin Turunkan Tim Penanganan Kecelakaan Kerja Di Pabrik Nikel Morowali

“Audit harus dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh terhadap aspek keamanan dan keselamatan kerja. Jangan sampai karena ada pertimbangan politik, Pemerintah mengabaikan aspek keamanan dan ke­selamatan kerja di perusahaan-perusahaan itu,” ujar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, sudah menjadi rahasia umum kalau sebagian besar alat kerja di smelter-smelter milik China diimpor dari China juga. Bah­kan sampai komponen terkecil seperti baut dan mur.

Baca juga : Sri Mul Happy, Sistem Keuangan Kita Terjaga

“Karena itu kita perlu tahu kualitas barang yang selama ini dipakai untuk menunjang operasional smelter. Jangan-jangan barang dan suku cadang yang dipakai tidak memenuhi syarat yang ditentukan,” kata Mulyanto.

Mulyanto sangat prihatin ke­celakaan kerja terjadi lagi di smelter perusahaan China. Kali ini menyebabkan paling sedikit 35 orang korban, di mana se­banyak 13 orang meninggal dunia. Padahal beberapa waktu sebelumnya terjadi kecelakaan kerja di smelter PT. GNI yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia.

Baca juga : Bamsoet Diangkat Jadi Dosen Tidak Tetap Pascasarjana Unhan

Dia bilang, peristiwa PT ITTS merupakan ledakan terbesar dalam sejarah pengoperasian smelter milik perusahaan China di Indonesia. Pemerintah agar sungguh-sungguh untuk menin­daklanjuti kasus ini.

“Kita perlu tahu apa penyebab dari ledakan smelter tersebut. Apakah karena faktor lemahnya keandalan pabrik, murni faktor kelalaian manusia, atau ada sebab-sebab lain. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengusut tuntas kasus ini,” kata Mulyanto.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.