DPR Respons Positif Wacana Pembentukan Kementerian Kebudayaan

RM.id  Rakyat Merdeka - Wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan sampai ke DPR. Sejumlah anggota DPR merespons positif wacana tersebut. DPR pun meminta Pemerintah menyampaikan rumusan secara detail dan komprehensif.

Gagasan pembentukan Kementerian Kebudayaan sempat diwacanakan para Capres dalam Debat Capres Pilpres 2024. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, sejak awal, dirinya setuju dengan usulan pembentukan Kementerian Kebudayaan. "Tapi harus dirumuskan secara detail dan komprehensif," katanya.

Baca juga : Heboh Konten Ulat Pembunuh Manusia, Kemenkes Pastikan Hoaks

Huda mengatakan, cara pandang yang diperlukan adalah merespons tantangan masa depan. Supaya visi menjadikan Indonesia maju bisa terwujud. Khususnya lewat akar tradisi bangsa Indonesia yang sudah begitu kuat.

Dia menjelaskan, semua capaian kemajuan yang ingin ditorehkan sebagai warisan pembangunan, harus berbasis pada kebudayaan. "Pada konteks ini, harus punya grand design strategi kebudayaan," ucapnya.

Baca juga : Soal Wacana Pembentukan Kementerian Baru, Ini Kata Prof Djohermansyah

Grand design ini, kata dia, penting supaya kebudayaan bisa mewarnai program atau jalannya pemerintahan ke depan. Jika semua itu bisa dirumuskan dengan baik, pembentukan Kementerian Kebudayaan patut didukung.

Anggota Komisi X Hetifah Sjaifudian juga merespons wacana tersebut. Sebelumnya, dia mengatakan, pembentukan dan jumlah kementerian harus mengacu kepada Undang-Undang (UU) 39/2008 tentang Kementerian Negara. "Karena Undang-Undang inilah sebagai acuan utama dalam pembentukan kementerian," jelasnya.

Baca juga : Gibran Sodorkan Ide Bentuk Kementerian Urusan Makan Gratis

Dia lalu menjelaskan mengenai gagasan pembentukan Kementerian Kebudayaan secara mandiri (dipisahkan dari Kementerian Pendidikan) merupakan gagasan yang positif.

Gagasan itu muncul mengingat kebudayaan Indonesia sangat kaya dan merata di seluruh daerah. Kebudayaan juga dapat menjadi instrumen utama dalam pembentukan karakter dan jatidiri bangsa. Bahkan, Presiden Jokowi pernah mengatakan 'jangan-jangan DNA Indonesia ini adalah kebudayaan'. Akan tetapi pemisahan Kementerian Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan tetap membutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.