Waspadai Dampak Perang Iran-Israel

RM.id  Rakyat Merdeka - Militer Israel dituding sebagai biang kerok memanasnya konflik di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia diminta mengambil tindakan tegas dan menyerukan negara-negara di dunia menghentikan kebiadaban Israel di Timur Tengah

ANGGOTA Komisi I DPR Jazuli Juwaini mengatakan, Pemerintah Indonesia dapat mengusulkan proposal ke PBB untuk menghentikan penjajahan dan pembantaian Israel terhadap warga Palestina.

“Termasuk mewujudkan per­damaian permanen sampai ter­bentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata dia, Kamis (18/4/2024).

Jazuli menegaskan, Indonesia dan banyak negara dunia lain­nya terus berupaya menjunjung tinggi dan menghadirkan per­damaian dunia. Bagi Indonesia, perdamaian dunia adalah amanat konstitusi dan menjadi tujuan bernegara.

Untuk itu, dia menyerukan seluruh negara dan badan dunia uta­manya PBB, dapat bersikap tegas, tidak hipokrit dan standar ganda.

Ketua Fraksi PKS ini bilang, eskalasi di Timur Tengah terus memanas setelah militer Iran melakukan serangan balasan dengan mengerahkan drone-drone dan rudal balistik ke wilayah pendudukan Israel.

Baca juga : The Citizens Gagal Pertahankan Gelar

Serangan Iran ini dilakukan setelah militer Israel melakukan serangan terhadap negara pro Palestina, Suriah, yang malah menyasar Konsulat Iran di Damaskus, pada Sabtu (13/4/2024). Serangan militer Israel terhadap Konsulat Iran ini menyebabkan sejumlah perwira tinggi militer Iran tewas.

Jazuli mengatakan, penjaja­han dan kesewenang-wenangan Israel terhadap rakyat Palestina selama ini yang membuat ka­wasan Timur Tengah bergejolak. Agresi brutal Israel ke Gaza telah menewaskan lebih 33.000 warga sipil Palestina.

“Kebiadaban Israel ini mem­buat negara-negara lain marah dan mengecam Israel,” bilangnya.

Terpisah, Rektor Universi­tas Paramadina Prof Didik J Rachbini menyampaikan, perlu ada kebijakan ekonomi dan politik untuk mengantisipasi meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah akibat perang Iran-Israel.

Diyakini, serangan menge­jutkan dari Iran sebagai balasan terhadap Israel pasti akan menimbulkan dampak luas pada perekonomian nasional dan global yang mutlak harus diantisipasi.

Walau eskalasi lanjutan masih belum dapat dipastikan, tetapi faktor yang mendamaikan hampir tidak ada sama sekali sehingga antisipasi mitigasi kebijakan perlu dirumuskan dan dijalankan dengan kondisi lingkungan yang tegang.

Baca juga : Raducanu Hantam Kerber

“Bagi Indonesia, bagi Pre­siden baru terpilih, kondisi tidak pasti ini bisa dan akan membuat berantakan dalam menjalankan kebijakan ekonominya dan seka­ligus menambah beban baru bagi masyarakat,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) ini.

Karena itu, dia menyarankan agar agar sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan juga angan-angan dalam kampanye, sebaiknya dilupakan dulu. Hendaknya Pemerintah fokus untuk mempertahankan daya tahan dan daya beli masyarakat untuk menahan agar tidak terjadi pen­gangguran yang besar.

“Karena itu, kebijakan men­jaga inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok merupakan ke­bijakan utama untuk melindungi golongan bawah yang rentan,” bilangnya.

Senior Economist and Founder Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini bilang, ada tiga kebijakan yang harus diutamakan untuk menjaga dan melindungi golongan bawah dan rentan. Pertama, menjaga daya beli tidak turun. Untuk men­jaga ini, pemerintah harus sekuat tenaga dan segala kemampuan mengendalikan harga-harga atau menjaga inflasi.

“Ini merupakan duet Peme­rintah dan Bank Indonesia,” lanjutnya.

Dalam kebijakan ini, sambung dia, Bank Indonesia (BI) berper­an penting mengendalikan dari sisi moneternya. Sejauh ini, BI cukup baik dalam melaksanakan pengendalian inflasi dan lebih keras lagi menjalankannya pada saat dunia dalam ketegangan yang memuncak.

Baca juga : Ihsan Yunus Diperiksa KPK

Sementara pada sisi sektor riil, Pemerintah pusat dan daerah wa­jib terus memantau harga-harga kebutuhan pokok rakyat dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam.

Kebijakan kedua adalah menjaga kebijakan fiskal, satu-satunya instrumen kebijakan yang langsung bisa dipakai oleh pemerintah. Kebijakan ini harus terus dijaga agar pengeluaran produktif, mampu membantu masyarakat bawah dan rentan. Kebijakan fiskal yang baik adalah prudent, berhati-hati dan mampu mengendalikan defisit, jangan jor-joran, proyek be­sar kendalikan, dan populisme jangan serampangan.

Ketiga, mempertahankan produktivitas dan dunia usaha di dalam negeri. Sektor dalam negeri memiliki porsi terbesar, yakni 75 persen. Meskipun eksternal gun­cang tetapi menjaga ekonomi dan udaha dalam negeri terutama menengah kecil sangat penting di masa genting.

Kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan ke kawasan yang sedikit terpengaruh perang. Jalur ke Eropa dan Timur Tengah pasti terganggu. Tetapi mitra da­gang di kutub ekonomi lainnya akan hidup terus, seperti mitra Jepang, Cina, ASEAN, India dll.

“Sekarang saja dampak psikol­ogisnya sudah terasa. Pemerintah perlu ahli komunikasi pub­lik yang mengerti masyarakat. Terutama, calon pemerintah baru mulai sekarang melaku­kan kebijakan komunikasi pub­lik berkaitan dengan antisipasi kebijakan dari dampak perang Iran-Israel,” tutupnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.