Senayan: AS Bisa Terisolasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan Amerika Serikat (AS) memveto draf resolusi pengakuan keanggotaan Palestina di Organisasi PBB terus menuai kecaman. Dengan veto ini, jalan menuju perdamaian antara Palestina-Israel makin terjal.

ANGGOTA Komisi I DPR Jazuli Juwaini mengatakan, veto Amerika Serikat ini makin menjauhkan upaya mewujudkan tatanan dunia baru yang adil, tenteram, aman, dan damai.

“Sangat ironis mengingat Negeri Paman Sam ini adalah negara yang getol menyuarakan jalan perdamaian atas dasar solusi dua negara,” kata dia.

Yang lebih mengecewakan, kebijakan veto Amerika Serikat ini diambil saat 12 negara di Dewan Keamanan setuju. Ada­pun persyaratan menjadi anggota BB adalah mendapat persetujuan minimal 9 negara tanpa veto dari anggota tetap PBB. Amerika Serikat merupakan salah satu dari lima negara yang memiliki hak veto bersama China, Peran­cis, Rusia, dan Inggris.

Ketua Fraksi PKS ini bilang, banyak negara kecewa berar atas kebijakan veto Amerika Serikat ini. Sebab keinginan untuk mewujudkan dunia baru yang adil, tenteram, aman, damai tanpa peperangan dan penjaja­han, terutama di Timur Tengah makin jauh.

Untuk itu, dia mendesak agar negara-negara Anggota PBB lainnya meningkatkan lobi dan diplomasi agar kekejaman yang terjadi di Palestina dapat segera dihentikan.

Baca juga : Pemerintah Mesti Gercep Selamatkan Perekonomian

“Prioritas kita saat ini adalah menyelamatkan nyawa manusia. Agar tidak ada lagi kekerasan, kekejaman, dan penjajahan terhadap umat manusia,” terang­nya.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga memberikan apresiasi atas sikap Pemerintah Indone­sia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang terus mendorong kemerdekaan Pales­tina di Forum Internasional. Dia pun berharap, seruan ini terus lebih gencar dan lebih efektif dilakukan dalam mengusulkan dan merekomendasikan proposal perdamaian yang permanen di Tanah Palestina.

“Stop agresi, stop penjajahan, stop kekejaman yang selama 6 bulan ini telah menewaskan lebih 33 ribu rakyat Palestina. Korban terbesar adalah anak-anak, perempuan, dan orang tua. Kita tidak ingin lagi ada tragedi kemanusiaan di Palestina,” te­gasnya.

Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat mengajukan veto atas draf resolusi De­wan Keamanan PBB terkait upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB, pada Ka­mis (18/4/2024), di New York, Amerika Serikat. Draf yang diajukan Aljazair tersebut didu­kung 12 dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Sementara dua anggota DK PBB yaitu Inggris dan Swiss memilih abstain.

Terpisah, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadly Zon me­nilai, veto Amerika Serikat tersebut menunjukkan sikap sikap standar ganda dan anti perdamaian. “Ini menunjukkan semakin penting adanya refor­masi institusi tatanan dunia,” kata Fadly Zon.

Politisi Fraksi Gerindra ini mengatakan, keberpihakan Amerika Serikat kepada Israel memang sudah menjadi rahasia sangat umum mengingat kuat­nya lobi Zionis Yahudi terhadap politik dalam negeri AS.

Baca juga : IPO MIND ID Perkuat Investasi Dan Bisnis

Namun demikian, keberpi­hakan Amerika Serikat tehadap Israel ini justru makin mem­perkuat tidak layaknya Amerika Serikat sebagai penengah dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Sebab pada akhirnya, kebijakan yang diambil pasti akan selalu memihak Israel.

“Saya mengingatkan keberpi­hakan mutlak Amerika Serikat kepada Israel dalam jangka panjang akan sangat merugikan rakyat Amerika Serikat secara keseluruhan,” tegasnya.

Fadly Zon mengingatkan, ken­talnya keberpihakan terhadap Israel ini justru akan membuat Amerika Serikat terisolasi dan hanya akan membuat negeri adidaya ini dipandang sebagai pendukung kejahatan perang dan pelanggar HAM. Selain itu, sikap AS tersebut akan semakin memperuncing konflik geopoli­tik yang melibatkan Rusia dan China.

“Kami mendorong masyarakat global termasuk Indonesia agar terus menekan Amerika Serikat supaya bersikap netral dan lebih obyektif dalam menyikapi ma­salah konflik Palestina-Israel,” serunya.

Lebih lanjut, Fadly Zon mewanti, tindakan Amerika Serikat tersebut akan menghadirkan konsekuensi atas tatanan dunia.

Pertama, kuatnya tuntutan atas pentingnya urgensi dan kedaru­ratan untuk melakukan refor­masi di Dewan Keamanan PBB supaya lebih demokratis, adil, representatif, dan efektif dalam menunaikan fungsinya menjaga keamanan dan kedamaian inter­nasional.

Baca juga : Seragam Adat Di Sekolah Tambah Beban Orang Tua

Sebab, yang terjadi saat ini, mekanisme veto tersebut ter­bukti menghambat penegakan keamanan dan perdamaian in­ternasional di berbagai konflik di dunia, terutama ketika kon­flik tersebut beririsan langsung dengan kepentingan negara-negara pemegang hak veto. Yang pada akhirnya, menyandera penegakan keamanan dan per­damaian dunia.

“Bukti paling sahih atas fakta tersebut adalah berlarut-larutnya konflik Palestina-Israel yang sudah hampir 80 tahun berjalan sejak 1947. Termasuk kegagalan menghentikan genosida Israel yang menewaskan lebih dari 34 ribu rakyat Palestina di Jalur Gaza dengan lebih 70 persen adalah anak-anak dan perem­puan,” ujar anggota Komisi I DPR ini.

Konsekuensi lain, sambung dia, veto ini kian menegas­kan dukungan membabi buta Amerika Serikat kepada Israel termasuk saat Israel melakukan genosida terhadap rakyat Pales­tina.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.