Djohar Arifin Bongkar Borok Sektor Pendidikan

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi X DPR Djohar Arifin Husin menyesalkan karut-marut dunia pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah lantaran menteri pendidikan saat ini sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan.

Djohar mengatakan, persoal­an pendidikan sekarang ini salah satunya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tiba-tiba naik sangat signifikan di tahun 2024 ini. Problem UKT ini muncul karena Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak memiliki inovasi men­cari pendanaan untuk membiayai operasional perguruan tinggi.

"Makanya Pimpinan Pergu­ruan Tinggi ini semaput, karena nggak tahu mencari sumber dana itu dari mana. Tahunya dari mahasiswa," kata Djohar dalam rapat Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Dirinya selalu mengingatkan Kementerian Pendidikan, Ke­budayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikudristek) mengajari para rektor cara mengelola kam­pus negeri dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Sebab selama ini, para rektor PTS tiap bulan berjibaku memikirkan sumber dana untuk membiayai gaji yang harus diberikan kepada seluruh dosen dan pegawai. "Kalau (rek­tor) PTS itu kan sudah terbiasa. Sementara PTN kan cuma terima bersih," sebutnya.

Baca juga : BSI Garap Potensi Industri Halal Global

Makanya, dia meminta kepada para Pimpinan dan rektor PTN, untuk mulai mengubah cara berpikir. Salah satunya bisa dengan membentuk semacam fund rising yang halal sebagai salah satu upaya memperoleh pendanaan untuk perguruan tinggi negeri.

"Di luar negeri kan seperti itu. Jadi perguruan tinggi itu jangan mengharapkan (sumber pendan­aan) mahasiswa dari hidupnya. Tetapi memiliki bisnis-bisnis usaha yang dibenarkan. Kenapa tidak dilakukan," sarannya.

Menurutnya, dengan status hukum PTN yang saat ini su­dah berbadan hukum, maka perguruan tinggi dapat mencari pendanaan melalui usaha per­tambangan, seperti emas atau batu bara. Atau melalui berbagai program pembangunan lainnya. Yang penting, tidak menjadikan mahasiswa sebagai sumber pen­danaan utamanya.

"Kan ada tambang (Izin Usa­ha Pertambangan) emas, batu bara atau usaha bisnis apa, pem­bangunan segala macam, man­faatkanlah. Tidak harus mengeruk dana dari mahasiswa. Ini yang harus kita pikirkan," sebutnya.

Baca juga : Airlangga Pererat Kerja Sama RI Dan Uni Eropa

Dia meyakini, dengan me­miliki sistem pendanaan dari jenis usaha yang dibenarkan, maka perguruan tinggi memiliki keleluasaan untuk menghasilkan lebih banyak kajian-kajian dan penelitian. Melalui kajian dan penelitian tersebut, income per­guruan tinggi bisa semakin besar.

"Jadi maulah diajarkan ke­pada rektor PTN ini bagaimana perjuangan untuk mencari dana. Tidak seperti sekarang, duduk saja pun dia, uangnya tersedia," bilang politisi Fraksi Gerindra ini.

Dia mengakui, masih banyak hal yang harus diperbaiki dari segi regulasi dan undang-undang untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa. Se­hingga pendidikan yang dihasil­kan itu benar-benar merupakan lulusan yang andal.

"Kita tahu pendidikan kita mengharapkan jadi orang yang terbaik. Tapi yang cukup banyak masuk dalam perkara pidana itu, ya lulusan perguruan tinggi. Artinya, etika, akhlak, adab itu kita kesampingkan," katanya.

Baca juga : Warga Jakarta Ngeluh Tagihan PBB Bengkak

Djohar mengatakan, di bela­han negara-negara dunia yang maju sumber daya manusianya, seperti Singapura, Korea Se­latan, ternyata lebih mendahu­lukan pendidikan akhlak, baru ilmu. Namun yang terjadi di Indonesia, justru sebaliknya. Makanya dia tidak heran, jika ada kejuaraan Olimpiade, per­wakilan Indonesia itu selalu mendapat juara. "Sama-sama high school , tapi kita lebih tinggi karena kita mendahulukan mata pelajaran daripada pelajaran etika," tegasnya.

Makanya, dia berpandangan, walau anggaran pendidikan ini merupakan hal yang sangat pen­ting. Namun masalahnya, berapa pun anggaran yang digelontor­kan, tidak akan mengubah sikap bangsa lantaran pondasi bangsa untuk pendidikan ini tidak ber­jalan sesuai harapan. Perlu revolusi pendidikan supaya sektor pendidikan ini kembali ke jalan yang benar.

"Ya memang salah kita sih, menterinya bukan orang pendidikan. Kan belum lulus dia, belum doktor. Begitu mengurusi doktor, profesor, ya kalang kabut. Ya salah kita," ujarnya.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Kamis, 20 Juni 2024 dengan judul Rapat Panja Di Senayan, Djohar Arifin Bongkar Borok Sektor Pendidikan

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.