Dark/Light Mode

Habib Aboe Minta Pimpinan Dan Dewas KPK Anyar Kembalikan Kepercayaan Publik

Sabtu, 23 November 2024 23:13 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Foto: Istimewa
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengingatkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah lama menjadi simbol perjuangan melawan korupsi di Indonesia.

Karenanya, jajaran baru pimpinan dan dewan pengawas (Dewas) KPK, diharap mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah ini.

Diketahui, Pimpinan KPK periode 2024-2029 telah ditetapkan dalam rapat Komisi III DPR di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Setyo Budiyanto dipilih sebagai Ketua KPK, bersama empat pimpinan lainnya: Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Selain itu, terpilih jajaran Dewas KPK, yaitu Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno.

Baca juga : DPR Tegaskan Sudah Sesuai Undang-Undang

Dengan terbentuknya kepemimpinan baru periode mendatang, kata Habib Aboe, kepercayaan publik kembali tumbuh, meskipun tantangan yang dihadapi tidak ringan.

"Terbentuknya dua skuad punggawa KPK ini membawa harapan baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," ungkap Habib Aboe, Sabtu (23/11/2024).

Apalagi, lanjutnya, dua tim tersebut lahir di saat yang cukup strategis, yaitu awal Pemerintahan baru. Baginya, ini kesempatan emas dalam upaya melakukan pencegahan korupsi bersama kabinet yang baru saja dilantik.

Antara pimpinan KPK, saran Habib Aboe, perlu segera membangun bonding. Karena latar belakangnya beragam. Konsolidasi di internal perlu dikebut. Agar dapat segera bekerja dengan baik. Konsolidasi bersama antara dewan pengawas dan pimpinan, juga perlu dilakukan. Tak boleh terjadi konflik antara keduanya.

Baca juga : Hasil Pertemuan Menteri P2MI Dan Menteri Imipas: PMI Punya Paspor Kode Khusus

"Selain bertanggung jawab mengembalikan kepercayaan publik, juga wajin memperkuat institusi, memastikan agenda pemberantasan korupsi berjalan efektif dan transparan," pesannya.

Sebagai lembaga yang mengedepankan integritas, lanjut Habib Aboe, KPK juga harus memastikan organisasi internal bebas dari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai antikorupsi.

Pimpinan baru, tegasnya, perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal agar tidak ada celah bagi korupsi di tubuh KPK. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan. KPK harus dapat menarik talenta terbaik, termasuk mereka yang memiliki kompetensi teknis di bidang investigasi, teknologi informasi, dan analisis data.

Dikatakan, dalam beberapa tahun terakhir, KPK menghadapi ujian berat terkait integritas dan independensi. Revisi Undang-Undang KPK pada 2019, yang mengubah sejumlah kewenangan institusi ini, menimbulkan kekhawatiran melemahnya perjuangan antikorupsi.

Baca juga : Jelang Pilkada Dan Nataru, Bapanas Pastikan Harga Pangan Stabil

Publik juga menyaksikan beberapa insiden kontroversial, seperti isu pelemahan penyidik independen dan kegagalan dalam menangani kasus-kasus besar.

Langkah memulihkan kepercayaan publik, kata Habib Aboe, bisa dimulai dengan membuka komunikasi yang lebih transparan, menjelaskan setiap proses dan keputusan yang diambil kepada publik, serta memberikan jaminan bahwa tidak ada intervensi politik dalam tugas mereka.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.