Legislator Khawatir Tak Bisa Penuhi Janji Politik

 Sebelumnya 
“Sebagai contoh, saya ambil di daerah saya Pak termiskin di Jeneponto, Selayar, ada infrastruktur di situ. Apakah harus diefisienkan semuanya? Harus kita berpikir berdasarkan pasal ini Pak (UU MD3),” tegasnya.

Hamka menegaskan, Presiden sama seperti halnya anggota dewan, wajib tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk itu, dia berharap Menteri PU dapat lebih cermat lagi menyisir program-program yang mengalami efisiensi.

“Kita setuju efisiensi, kita dukung Pemerintah. Tapi jangan korbankan kami, janji-janji politik kami juga ada di bawah. Kami duduk juga ini mewakili rakyat. Presiden terpilih juga ada janji politiknya. Anggota DPR juga ada janji politiknya,” tuturnya.

Baca juga : PKB Bidik 100 Kursi Senayan

Menteri PU Dody Hanggono menjelaskan, Kementerian PU dalam APBN Tahun 2025 diwajibkan melakukan efisiensi Rp 81,38 triliun, dari anggaran semula Rp 110,95 triliun. Sehingga sisa total pagu setelah efisiensi sebesar Rp 29,57, triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari non-rupiah murni Rp 16,31 triliun, yang terdiri dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dan rupiah murni pendamping Rp 10 triliun dan SBSN dan PNBP sebesar 6,31 triliun. Adapun rupiah murni sebesar Rp 13,26 triliun yang termasuk di dalamnya gaji operasional dan non operasional sebesar Rp 7,23 triliun.

“Sisanya kita alokasikan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur prioritas sebesar Rp 6 triliun,” sebutnya.

Baca juga : 505 Kepala Daerah Bakal Dilantik Serentak

Menidaklanjuti efisiensi anggaran tersebut, pihaknya telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik pembangan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan tidak prioritas. Antara lain, pembatalan kegiatan fisik single year contract baru dan multi years contract baru yang bersumber dari Rupiah murni. Juga pembatalan pembelian alat berat.

“Kami sekarang hanya mengoptimalkan alat berat yang ada. Penggunaan dana tanggap darurat yang lebih efektif dan efisien. Pembatasan perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri,” ungkapnya.

Dody juga memastikan akan mengurangi secara signifikan belanja tulis kantor menuju paperless office. Meniadakan semua kegiatan seremonial. Meniadakan raker, rakor, rapat dan memilih mensosialisasikan secara offline, dan semuanya akan dilaksanakan secara online. Meniadakan belanja kehumasan yang kurang atau tidak prioritas seperti pencetakan, banner spanduk seminar kit dan lain sebagainya. KAL

Baca juga : Warga Diminta Waspada

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Sabtu, 8 Februari 2025 dengan judul "Program Aspirasi Nihil Terdampak Efisiensi, Legislator Khawatir Tak Bisa Penuhi Janji Politik"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.