Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Ketua DPR Di Kuliah Umum Seskoal
TNI/Polri Netral, Kualitas Demokrasi Semakin Bagus
Selasa, 22 Januari 2019 14:27 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Salah satu faktor yang ikut menetukan kualitas demokrasi adalah netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu. Netralitas tersebut juga amanah reformasi yang diatur dalam TAP MPR Nomor VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri dan UU Nomor 34/2004 tentang TNI.
Demikian disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo saat mengisi kuliah umum yang tertajuk “Peran Legislatif dalam Menjaga Netralitas TNI Pada Pemilu”, di hadapan peserta Sekolah Staf dan Komando (Seskoal) TNI AL, di Jakarta, kemarin. Kuliah umum ini dihadiri Komandan Seskoal Laksda TNI Amarulla Octavian, Wakil Komandan Seskoal Laksma TNI Tatit Eko, Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni, para pejabat Seskoal, serta ratusan peserta didik Seskoal TNI.
“UU Nomor 34/2004 dengan tegas menyatakan anggota TNI dilarang menjadi anggota partai politik, mengikuti kegiatan politik praktis, dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam Pemilu maupun jabatan politis lainnya. Apabila ada anggota TNI yang ingin menjadi anggota partai politik, mengikuti kegiatan politik praktis, ataupun maju dalam Pemilu, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan TNI,” ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet ini.
UU Nomor 34/2004, tambah Bamsoet, merupakan ketentuan pertama pascareformasi yang mengatur netralitas TNI. Salah satu tuntutan pokok reformasi adalah netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu. TNI harus mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Baca juga : Minat Investasi Menurun
“Sebagai institusi negara dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, TNI harus berdiri di atas kepentingan nasional. Bukan di atas kepentingan partai politik. Politik TNI adalah politik kenegaraan dan politik kebangsaan," jelas politisi Partai Golkar ini.
Untuk meningkatkan profesionalisme TNI, setiap tahun, DPR selalu meningkatkan alokasi anggaran. Baik untuk penguatan kelembagaan, sarana prasarana, alat utama sistem senjata (alutsista), maupun pendidikan dan latihan.
“Menanamkan karakter netralitas kepada setiap anggota TNI harus dimulai semenjak pendidikan di akademi militer maupun dalam jenjang pendidikan dan latihan berikutnya. Profesionalisme dan netralitas TNI harus diwujudkan dalam bentuk kelembagaan, reformasi birokrasi, serta perubahan sikap mental dan perilaku," urai Bamsoet.
Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, Bamsoet menerangkan bahwa DPR memberikan alokasi khusus bagi TNI untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. TNI juga dapat memberikan bantuan kepada Polri dalam meningkatkan keamanan Pemilu.
Baca juga : Pemerintah Diminta Serius Bahas RUU Konservasi SDA & Ekosistem
“Namun demikian, DPR akan tetap menjalankan fungsi pengawasan agar anggaran yang sudah diberikan kepada TNI betul-betul digunakan sebagaimana mestinya. Karena memperkuat profesionalisme TNI merupakan bagian dari upaya menjaga netralitas TNI dalam politik," tandasnya.
Dalam konteks bela negara, Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan kesiapan TNI menghadapi psywar dan proxy war. Sebab, di era sekarang, ancaman perang bukan serangan fisik. Lebih kepada perang ideologi dan teknologi yang disebarkan melalui dunia maya, baik berupa hoaks ataupun ujaran kebencian.
“Mengobrak-abrik sebuah negara tidak lagi harus melalui agresi militer semata. Sekarang, cukup dengan mengobrak-abrik melalui penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. TNI harus membuka mata terhadap hal ini dan ikut dalam perang terhadap hoaks dan ujaran kebencian," terangnya.
Dia juga mengingatkan potensi ancaman penjajahan asing terhadap bangsa Indonesia. Kini, menguasai Indonesia tidak perlu dengan mengunakan kekuatan militer. Cukup dengan menguasai dan memengaruhi partai-partai politik.
Baca juga : Pemisahan Regulator Dan Operator Kudu Segera Dituntaskan
“Itu sudah menjadi rahasia umum. Sebab, pembiayaan partai politik tidak sepenuhnya di sokong negara melalui APBN. Maka, partai politik sangat rawan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi, baik dalam maupun luar negeri. Sebab, mengolola partai politik dibutuhkan dana sangat besar.
Jika para elite partai politik tidak mempunyai jiwa nasionalisme tinggi, dia akan terpengaruh. Di sinilah peran TNI diperlukan sebagai penjaga terakhir kedaulatan bangsa dan negara yang kita cintai ini," pungkas Bamsoet. [ONI]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya