Pemerintah Diminta Hati-hati

 Sebelumnya 
Firman menambahkan, negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang wajar dan merata. Pemerintah perlu mengembalikan orientasi kebijakan pangan kepada prinsip kesejahteraan rakyat, bukan sekadar efisiensi pasar. Keadilan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. "Jangan sampai beras, yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari rakyat, justru menjadi simbol ketimpangan kebijakan negara,” kata legislator asal Jawa Tengah (Jateng) ini.

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menambahkan, kebijakan pangan, khususnya beras, harus dikelola secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Penetapan harga beras berdasarkan sistem rayonisasi tidak memiliki dasar konstitusional dan justru berpotensi menciptakan ketimpangan sosial baru.

Baca juga : Tangani Kemiskinan Harus Disertai Pendidikan Vokasi

“Harga beras di semua daerah harus sama. Tidak boleh ada perbedaan dengan sistem rayonisasi," tegas Daniel dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025).

Menurut Daniel, penerapan sistem harga berdasarkan rayon akan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Negara, kata dia, justru harus hadir memberikan subsidi dan intervensi harga di daerah-daerah yang harga berasnya tinggi. Hal ini sebagaimana kebijakan satu harga pada bahan bakar minyak (BBM) maupun pupuk. Bila ada daerah harga berasnya tinggi, negara harus turun tangan memberikan subsidi, bukan malah membenarkan perbedaan harga.

Baca juga : Jaga Soliditas Internal, Ketua Golkar Rohil Pilih Mundur Dari Pencalonan

"Pemerintah seharusnya memastikan beras terjangkau bagi semua kalangan,” tandasnya.

Fokus utama Pemerintah seharusnya adalah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras nasional. Bukan memperlebar disparitas antar wilayah. Ia mendorong agar swasembada pangan terus diperkuat dengan indikator utama berupa harga beras yang stabil dan terjangkau di seluruh Indonesia. "Swasembada pangan harus diukur dari stabilitas dan keterjangkauan harga di seluruh daerah, tanpa gejolak,” pungkas politikus PKB ini. TIF

Baca juga : Lantik 228 Anggota TPD, DKPP Perkuat Etika Penyelenggara Pemilu

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Jumat, 7 November 2025 dengan judul "Rayonisasi Harga Beras Pemerintah Diminta Hati-hati"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.