Krisis Venezuela Jadi Alarm Global, Yudha: Keselamatan WNI Prioritas

RM.id  Rakyat Merdeka - Situasi politik Venezuela yang memanas pada Januari 2026 menyita perhatian dunia internasional setelah Presiden Nicolás Maduro ditangkap dan dibawa ke pengadilan federal di New York.

Krisis ini tidak hanya mengguncang stabilitas internal Venezuela, tetapi juga memunculkan kekhawatiran global terkait kedaulatan negara, potensi intervensi asing, serta dampaknya terhadap warga sipil, termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah tersebut.

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar, Yudha Novanza Utama menegaskan, pemerintah harus menjadikan keselamatan WNI sebagai prioritas utama di tengah eskalasi konflik geopolitik tersebut.

Ia mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Caracas yang secara aktif memantau kondisi keamanan, memastikan komunikasi dengan seluruh WNI, serta menyatakan bahwa hingga saat ini WNI di Venezuela berada dalam kondisi aman.

Baca juga : Presiden Gelar Taklimat di Hambalang: Pemerintah Tak Gentar Hadapi Serangan Fitnah

“Langkah proaktif pemerintah melalui pemantauan intensif dan komunikasi berkelanjutan dengan WNI merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya di luar negeri,” ujar Yudha di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Ia menilai pemerintah perlu terus memperkuat pendataan WNI secara real-time, meningkatkan kewaspadaan, serta menyiapkan skenario kontingensi, termasuk opsi evakuasi apabila situasi keamanan memburuk.

Menurutnya, pengalaman krisis di berbagai kawasan dunia menunjukkan bahwa kesiapsiagaan sejak dini merupakan kunci utama dalam mitigasi risiko keselamatan WNI.

“Perlindungan WNI tidak boleh bersifat reaktif. Negara harus selalu satu langkah lebih siap,” tegasnya.

Baca juga : Tangkap Presiden Venezuela, Trump Gegerkan Dunia

Lebih lanjut, Yudha menekankan bahwa krisis Venezuela juga menjadi pengingat penting bagi Indonesia akan arti strategis stabilitas politik, ketahanan nasional, serta diplomasi yang bermartabat.

Ia menilai, penyelesaian konflik internasional seharusnya ditempuh melalui dialog dan mekanisme multilateral, bukan melalui intervensi sepihak yang berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi negara berkembang.

Dalam konteks tersebut, Yudha mendorong Indonesia untuk mengambil peran aktif di forum-forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Gerakan Non-Blok, guna mendorong de-eskalasi konflik serta perlindungan warga sipil.

Menutup pernyataannya, Yudha menegaskan bahwa Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, menjunjung tinggi kedaulatan negara, serta memastikan kehadiran negara dalam melindungi setiap WNI di mana pun berada.

Baca juga : Perlu Reformasi Keamanan Dan Keselamatan Pariwisata

“Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, keselamatan WNI, ketahanan nasional, dan diplomasi damai harus menjadi fondasi utama kebijakan luar negeri Indonesia,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.