Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Antara Data Dan Narasi: Bias Kognitif Dalam Kepemimpinan Publik
Rabu, 11 Februari 2026 21:06 WIB
Sebelumnya
Sejumlah proyek strategis nasional yang tidak berfungsi optimal dapat dibaca sebagai ilustrasi bagaimana bias kognitif bekerja dalam kebijakan publik. Kasus Bandara Kertajati, misalnya, sering dijelaskan sebagai persoalan teknis atau konektivitas.
Penjelasan tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi belum menyentuh persoalan yang lebih mendasar: asumsi kebijakan sejak tahap perencanaan. Optimism bias tampak ketika proyeksi jumlah penumpang dibangun dengan keyakinan tinggi bahwa perilaku publik akan mengikuti desain kebijakan, sementara data tentang kebiasaan mobilitas dan keterbatasan akses darat tidak memperoleh bobot yang seimbang.
Pola serupa terlihat pada sejumlah proyek pelabuhan dan kawasan industri. Infrastruktur dibangun dan dimodernisasi, tetapi aktivitas ekonomi tidak tumbuh sesuai harapan. Persoalannya sering kali bukan pada kualitas fisik, melainkan pada asumsi bahwa infrastruktur secara otomatis menciptakan pasar.
Planning fallacy bekerja ketika kompleksitas ekosistem ekonomi (tenaga kerja, rantai pasok, kepastian regulasi, dan kedekatan pasar) direduksi menjadi persoalan kesiapan fisik semata. Proyek dinyatakan selesai, sementara fungsi ekonominya tertunda.
Baca juga : Lemhannas RI, Wawasan Nusantara, Dan Asta Cita Dalam Kepemimpinan Nasional
Ketika hasil tidak sesuai harapan, sunk cost fallacy kerap menyusul. Karena investasi sudah terlanjur besar, kebijakan dipertahankan meskipun manfaatnya belum terlihat. Evaluasi menjadi defensif, dan keberanian untuk menyesuaikan pendekatan semakin menipis.
Dalam iklim post-truth, koreksi sering dipersepsikan sebagai pengakuan kegagalan, sehingga mempertahankan narasi terasa lebih aman daripada memperbaiki kebijakan.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga dapat dibaca melalui kerangka ini, meskipun konteks dan skalanya berbeda. IKN adalah proyek dengan visi jangka panjang yang tidak dapat diukur secara instan. Namun justru karena visinya besar, risiko bias kognitife perlu diantisipasi.
Optimisme bias dapat muncul ketika dinamika sosial dan kesiapan birokrasi diasumsikan akan mengikuti skenario perencanaan, sementara confirmation bias bekerja ketika kritik disederhanakan sebagai resistensi politik dan diredam oleh gema dukungan di ruang digital.
Baca juga : Garda Asta Cita Siap Kawal Program Presiden Prabowo
Bias lain yang kerap menyertai kepemimpinan publik adalah authority bias, yakni kecenderungan mempercayai pendapat seseorang karena posisi dan pengaruhnya, bukan karena kekuatan argumennya. Dalam praktik kebijakan, bias ini membuat pengambilan keputusan menjadi hierarkis.
Kajian teknis dan suara akademik kerap kalah oleh narasi figur berpengaruh, terlebih ketika didukung oleh orkestrasi opini di media sosial. Perkembangan media sosial memperkuat seluruh pola ini. Algoritma menghadirkan informasi yang sejalan dengan preferensi pengguna, membentuk ruang gema yang membatasi dialog kritis.
Opini emosional menyebar lebih cepat daripada analisis berimbang. Dalam situasi demikian, pemimpin berisiko mengambil keputusan bukan berdasarkan realitas lapangan, melainkan berdasarkan realitas persepsi.
Di tengah era post-truth yang masih berlangsung, kepemimpinan publik dihadapkan pada tantangan menjaga kejernihan berpikir di tengah tekanan narasi. Bias kognitif mengingatkan kita bahwa keputusan negara tidak pernah sepenuhnya steril dari keterbatasan manusia.
Baca juga : Menag Bicara Ekoteologi dan Peran Agama di Era AI dalam Konferensi di Mesir
Karena itu, kepemimpinan yang kuat bukanlah kepemimpinan yang menutup diri dari kritik, melainkan yang mampu menempatkan data, kajian, dan perbedaan pandangan sebagai bagian dari proses pembelajaran kebijakan.
Pada titik inilah kerendahan hati intelektual menjadi fondasi penting, agar setiap keputusan publik tetap berpijak pada kepentingan jangka panjang masyarakat, bukan sekadar kemenangan persepsi sesaat.
Penulis adalah Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI, pendiri dan peneliti senior Geoekonomic Assesment Institute of Nusantara (GAIN)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya